MoneyTalk, Jakarta – Tanah Papua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Hutan-hutannya menjadi paru-paru dunia, gunung-gunungnya menyimpan emas dan tembaga terbesar, lautnya kaya ikan, dan tanahnya subur. Papua seperti ibu yang terus memberi tanpa pernah meminta balasan yang berlebihan. Tetapi pertanyaannya: apakah negeri ini sudah benar-benar membalas kebaikan Papua dengan keadilan?
Papua selama puluhan tahun telah memberikan “air susu” bagi Indonesia. Dari bumi Cenderawasih mengalir kekayaan yang menopang perekonomian nasional. Tambang emas dan tembaga di Mimika menjadi salah satu penghasil devisa terbesar negara. Kayu, gas alam, perikanan, hingga potensi energi masa depan tersimpan di wilayah paling timur Indonesia itu. Namun ironisnya, di tengah limpahan kekayaan tersebut, masih banyak rakyat Papua hidup dalam keterbatasan.
Di banyak kampung pedalaman, masyarakat masih berjalan kaki berjam-jam untuk mendapatkan layanan kesehatan. Anak-anak sekolah menyeberangi sungai tanpa jembatan memadai. Harga sembako melambung berkali-kali lipat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Banyak ibu melahirkan tanpa fasilitas kesehatan layak. Listrik belum menyala penuh di berbagai wilayah. Bahkan persoalan stunting dan kemiskinan masih menjadi wajah sehari-hari di tanah yang justru kaya raya.
Inilah ironi besar Indonesia modern: tanah paling kaya justru dihuni rakyat yang belum menikmati kekayaan itu secara adil.
Papua seperti memberikan air susu kepada republik ini, tetapi yang diterima kembali justru terasa seperti air tuba—kepahitan, ketimpangan, dan rasa terasing di tanah sendiri.
Masalah Papua sesungguhnya bukan semata persoalan keamanan seperti yang sering disederhanakan. Akar persoalan Papua jauh lebih dalam: ketidakadilan ekonomi, ketimpangan pembangunan, diskriminasi, dan luka sejarah yang belum benar-benar disembuhkan. Ketika rakyat merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan kekayaan alamnya, maka rasa memiliki terhadap negara perlahan terkikis.
Kita harus jujur mengatakan bahwa pembangunan di Papua selama ini sering lebih sibuk mengejar angka statistik dibanding menyentuh martabat manusia Papua itu sendiri. Jalan dibangun, tetapi masyarakat adat merasa tersingkir dari tanah ulayatnya. Investasi masuk, tetapi warga lokal hanya menjadi penonton. Kekayaan alam dikeruk, tetapi kualitas hidup rakyat tidak melonjak signifikan.
Padahal, masyarakat Papua tidak meminta kemewahan berlebihan. Mereka hanya ingin diperlakukan adil sebagai sesama anak bangsa.
Di sebuah kampung di pegunungan Papua, seorang mama tua pernah berkata dengan mata berkaca-kaca, “Tanah kami kaya, tapi anak-anak kami masih lapar.” Kalimat sederhana itu sesungguhnya lebih tajam daripada ribuan pidato politik. Ada luka batin yang panjang di balik ucapan tersebut. Luka karena merasa kekayaan alam diambil jauh keluar Papua, sementara rakyat di sekitar tambang justru tetap hidup sederhana.
Banyak anak Papua tumbuh dengan mimpi besar tetapi fasilitas terbatas. Mereka memiliki semangat belajar tinggi, tetapi akses pendidikan berkualitas masih timpang. Ada yang harus berjalan berkilo-kilometer menuju sekolah. Ada yang belajar dalam bangunan reyot. Ada pula yang kehilangan kesempatan kuliah karena faktor ekonomi.
Sementara itu, elit-elit di Jakarta sibuk berbicara tentang pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan hanya akan melahirkan kemarahan sosial. Negara tidak boleh sekadar hadir sebagai pengambil hasil bumi, tetapi harus hadir sebagai pelindung martabat rakyat Papua.
Papua tidak membutuhkan belas kasihan. Papua membutuhkan keadilan.
Keadilan itu berarti memberi ruang sebesar-besarnya kepada orang asli Papua untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Keadilan berarti memastikan dana otsus benar-benar menyentuh rakyat, bukan habis di meja birokrasi. Keadilan berarti pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama, bukan sekadar proyek politik lima tahunan. Keadilan juga berarti menghormati budaya dan identitas masyarakat adat Papua.
Selama ini, terlalu banyak pendekatan yang bersifat keamanan dibanding pendekatan kemanusiaan. Padahal, hati manusia tidak bisa ditaklukkan hanya dengan senjata atau kekuasaan. Hati manusia disentuh dengan keadilan, penghormatan, dan kesejahteraan.
Bangsa ini harus belajar mendengar suara rakyat Papua, bukan hanya mendengar laporan pejabat tentang Papua.
Karena sesungguhnya Papua tidak pernah berhenti mencintai Indonesia. Banyak anak muda Papua tetap mengibarkan Merah Putih dengan bangga. Banyak tokoh adat dan agama terus menyerukan perdamaian. Banyak rakyat kecil tetap berharap negara hadir membawa keadilan. Namun harapan itu tidak boleh terus-menerus dikhianati.
Indonesia harus berhenti melihat Papua semata sebagai ladang tambang. Papua adalah manusia. Papua adalah budaya. Papua adalah masa depan bangsa.
Jika negara hanya mengambil kekayaan alam tanpa membangun manusianya, maka sejarah akan mencatat bahwa republik ini gagal membalas pengorbanan Papua.
Sudah waktunya paradigma pembangunan Papua diubah total. Yang dibangun bukan hanya jalan dan gedung, tetapi rasa percaya. Yang diperkuat bukan hanya investasi, tetapi kualitas manusia Papua. Yang dijaga bukan hanya stabilitas keamanan, tetapi juga keadilan sosial.
Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang kaya sumber daya alamnya, melainkan bangsa yang mampu berlaku adil kepada seluruh rakyatnya, termasuk rakyat di ujung timur Indonesia.
Papua telah terlalu lama memberi. Kini saatnya Indonesia benar-benar membalas dengan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat rakyat Papua.
Penulis : Sandra Caya Binthahir, Aktivis 98 asal Papua
