MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan, mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tidak ragu memeriksa maupun menetapkan tersangka terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keterangan Kejaksaan Agung yang membuka peluang pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi MBG, termasuk Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN pada periode yang kini tengah diselidiki aparat penegak hukum.
Menurut Adi Kurniawan, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu dan tidak boleh terpengaruh oleh jabatan yang saat ini diemban seseorang.
“Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa secara menyeluruh seluruh pihak yang terlibat dalam tata kelola Program MBG. Jika ditemukan bukti keterlibatan Nanik S. Deyang dalam perkara ini, maka Kejaksaan Agung harus berani menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Adi Kurniawan.
Adi juga mengkritik keputusan pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN di tengah munculnya proses penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi yang terjadi pada masa ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
“Pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN di tengah berkembangnya dugaan korupsi MBG mencederai rasa keadilan masyarakat. Publik tentu bertanya-tanya mengapa seseorang yang pernah berada dalam struktur pimpinan lembaga pada periode yang sedang diusut justru mendapatkan promosi jabatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang berkeadilan,” tegasnya.
Menurut Adi, meskipun setiap warga negara harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis yang dapat memunculkan konflik kepentingan maupun menurunkan kepercayaan publik.
“Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Namun pemerintah juga harus memahami bahwa kepercayaan publik merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Ketika seorang pejabat yang memiliki keterkaitan dengan periode yang sedang diperiksa justru diangkat ke posisi yang lebih tinggi, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” katanya.
Ia meminta Presiden dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus tersebut secara independen dan transparan.
“Jangan ada perlindungan terhadap siapa pun. Siapa yang terlibat harus diperiksa, siapa yang bersalah harus dihukum. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kejaksaan Agung harus mengungkap seluruh aktor yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi MBG agar keadilan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Adi Kurniawan.
Dirinya menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi MBG hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
