Arif Rahman: NasDem Bukan Oposisi, Mahasiswa Wajar Tagih Janji Prabowo hingga Kritik Program MBG

  • Bagikan
Politikus Partai NasDem Arif Rahman

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus Partai NasDem Arif Rahman menegaskan bahwa Partai NasDem bukan merupakan partai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, NasDem tetap menjadi bagian dari pemerintahan meski tidak memperoleh kursi di kabinet.

Hal itu disampaikan Arif Rahman saat menjadi narasumber dalam podcast Sinkos beberapa waktu lalu.

“NasDem bukan oposisi. NasDem bagian dari pemerintah, cuma memang tidak masuk dalam kabinet,” ujar Arif.

Ia menilai setiap partai politik memiliki karakter dan gaya politik yang berbeda. Perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun tidak boleh menghilangkan semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa.

“Setiap partai punya ciri khas dan langgam masing-masing. Dalam konteks ide dan gagasan sah-sah saja berbeda, tetapi dalam pergaulan politik kita tetap bersahabat dan bersaudara,” katanya.

Arif juga menyoroti meningkatnya kritik mahasiswa terhadap pemerintah. Menurut mantan aktivis 1998 tersebut, aksi mahasiswa merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat, terlebih di era media sosial di mana setiap janji politik terdokumentasi dengan baik.

“Mahasiswa bergerak itu wajar. Mereka menagih janji-janji politik, mulai dari gaji guru, subsidi listrik, subsidi BBM, dan berbagai janji lainnya yang menurut mereka belum terealisasi. Itu bagian dari proses demokrasi,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu reaktif terhadap kritik publik karena setiap pemegang kekuasaan pasti akan menjadi sorotan masyarakat.

“Kalau sudah berada di ruang kekuasaan pasti menjadi sorotan. Tidak usah bawa perasaan. Yang penting bagaimana menyelesaikan masalah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Arif juga memberikan catatan terhadap sejumlah program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Menurutnya, ketiga program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menilai implementasinya belum didukung dengan perencanaan yang matang.

“Programnya sangat bagus dan mulia. MBG untuk masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih untuk masyarakat, Kampung Nelayan Merah Putih juga sangat baik. Yang menjadi persoalan adalah pelaksanaannya karena menurut saya dilakukan secara sporadis tanpa persiapan yang matang,” ujarnya.

Arif mencontohkan pelaksanaan MBG yang seharusnya diawali dengan pemetaan wilayah berdasarkan data, misalnya daerah dengan tingkat stunting tinggi atau wilayah tertinggal, sehingga program menjadi lebih tepat sasaran.

“Harusnya pemerintah menggunakan data, misalnya dari BPS, wilayah mana yang memiliki angka stunting tinggi dan daerah tertinggal. Di situlah program difokuskan. Kalau semuanya dilakukan sekaligus, akhirnya muncul persepsi negatif di masyarakat,” katanya.

Ia menilai persepsi publik yang berkembang terhadap MBG bukan karena tujuan programnya, melainkan akibat lemahnya perencanaan dan pelaksanaan.

“Yang dipersoalkan bukan niat baiknya, tetapi implementasinya. Akhirnya muncul kritik dan penolakan. Itu menurut saya harus menjadi evaluasi pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, Arif juga mengkritisi keterlibatan unsur militer dalam sejumlah program pembangunan, termasuk pembentukan batalion pertanian serta pelatihan pengelola Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, peran TNI dapat memberikan nilai positif dalam membangun disiplin masyarakat. Namun, pelatihan utama bagi pengelola koperasi seharusnya lebih menitikberatkan pada aspek manajemen usaha.

“Kalau pengelola koperasi, yang utama diajarkan bagaimana mengelola koperasi, mengelola keuangan, akuntansi, tata kelola yang transparan dan akuntabel. Karena output-nya adalah membangun usaha dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pelatihan kedisiplinan ala militer dapat diberikan sebagai pelengkap, bukan menjadi materi utama.

“Disiplin memang penting dan militer punya keunggulan di situ. Tetapi fondasi utamanya tetap kemampuan mengelola bisnis dan koperasi agar program-program pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *