MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpeluang memperoleh dukungan publik yang lebih besar apabila melakukan konsolidasi internal dengan menempatkan figur-figur yang dinilai memiliki loyalitas penuh terhadap agenda pemerintahan saat ini. Menurutnya, keberadaan orang-orang yang masih dianggap mewakili kepentingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di lingkungan pemerintahan berpotensi menghambat efektivitas kepemimpinan Prabowo.
Dalam pandangannya, pemerintahan yang baru membutuhkan soliditas politik dan birokrasi agar setiap kebijakan dapat dijalankan secara konsisten tanpa adanya tarik-menarik kepentingan.
Muslim Arbi mengatakan, masyarakat menginginkan Presiden Prabowo memiliki keleluasaan dalam menjalankan visi dan program yang dijanjikan saat kampanye. Karena itu, ia berpendapat bahwa penyegaran kabinet maupun birokrasi merupakan hak prerogatif presiden yang dapat digunakan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan.
“Kalau orang-orang yang masih membawa agenda Jokowi dibersihkan dari pemerintahan, maka dukungan rakyat kepada Prabowo akan semakin kuat,” ujar Muslim Arbi, Senin (27/7/2027).
Menurut Muslim Arbi, setiap pergantian pemerintahan lazim diikuti dengan proses konsolidasi politik. Presiden yang baru dinilai perlu memastikan seluruh pembantunya memiliki visi yang sama sehingga pelaksanaan program strategis tidak menghadapi hambatan dari dalam.
Ia berpandangan bahwa loyalitas menjadi salah satu faktor penting dalam pemerintahan. Seorang menteri maupun pejabat tinggi negara tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknokratis, tetapi juga komitmen terhadap arah kebijakan presiden yang sedang menjabat.
Muslim Arbi menilai bahwa apabila masih terdapat pejabat yang lebih berorientasi kepada figur politik sebelumnya dibanding kepada Presiden Prabowo, maka potensi terjadinya dualisme arah kebijakan akan semakin besar. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Ia menegaskan bahwa rakyat pada dasarnya memberikan mandat kepada Prabowo untuk memimpin pemerintahan sesuai visi dan program yang disampaikan kepada publik saat Pemilu Presiden 2024. Oleh sebab itu, pemerintahan dinilai perlu memiliki keleluasaan dalam menentukan komposisi tim yang benar-benar bekerja untuk merealisasikan janji politik tersebut.
Dalam analisisnya, konsolidasi pemerintahan juga akan memperkuat posisi politik Presiden Prabowo di tengah berbagai tantangan ekonomi maupun geopolitik yang dihadapi Indonesia. Dengan dukungan birokrasi yang solid, pemerintah dinilai akan lebih mudah menjalankan program-program strategis, mulai dari pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga penguatan pertahanan nasional.
Muslim Arbi juga menilai bahwa publik cenderung memberikan apresiasi terhadap pemimpin yang berani mengambil keputusan tegas. Menurutnya, langkah-langkah yang menunjukkan independensi Presiden Prabowo akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia berpendapat bahwa masyarakat ingin melihat pemerintahan yang bekerja secara efektif tanpa dibayangi persepsi adanya pengaruh politik dari kekuasaan sebelumnya. Karena itu, setiap kebijakan yang mempertegas arah kepemimpinan Presiden Prabowo dinilai berpotensi memperkuat legitimasi politik pemerintah di mata publik.
