MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memangkas anak-cucu perusahaan dan unit usaha di lingkungan Pertamina dan PLN, tetapi juga melakukan langkah serupa terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah di sektor perbankan.
Menurut Uchok, kebijakan efisiensi BUMN perlu diterapkan secara menyeluruh, termasuk terhadap anak perusahaan dan unit usaha yang berada di bawah bank-bank milik negara.
“Bank pelat merah, anak-cucu perusahaan beserta unit-unit usaha di bawahnya juga harus dipangkas,” kata Uchok, Senin (10/8/2026).
Ia mencontohkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Berdasarkan data yang disampaikannya, BRI memiliki sejumlah entitas anak, antara lain PT Bank Raya Indonesia Tbk, BRI Global Financial Services Co., Ltd., PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Ventura Investama, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT BRI Manajemen Investasi.
Uchok menilai banyaknya entitas usaha tersebut perlu dievaluasi dari sisi kontribusi terhadap kinerja induk perusahaan. Ia menyoroti kinerja BRI pada 2025 yang disebut mengalami penurunan laba bersih sekitar Rp3,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penurunan tersebut diakibatkan oleh melemahnya pendapatan operasional yang turun dari Rp53,9 triliun pada 2024 menjadi Rp53,6 triliun pada 2025, serta membengkaknya beban operasional dari Rp82,1 triliun menjadi Rp88,4 triliun,” ujar Uchok.
Di tengah penurunan laba tersebut, CBA juga menyoroti peningkatan anggaran bonus dan insentif bagi manajemen kunci. Menurut Uchok, pos tersebut meningkat dari sekitar Rp228,6 miliar pada 2024 menjadi Rp396,3 miliar pada 2025.
“Sudah tahu laba merosot, tetapi pos anggaran bonus dan insentif manajemen kunci justru melonjak drastis,” katanya.
Selain itu, Uchok menyebut pada 2025 BRI tetap mengalokasikan tantiem bagi jajaran direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem bagi dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.
Menurut dia, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi dalam agenda efisiensi BUMN yang didorong pemerintahan Prabowo.
Tak hanya persoalan efisiensi, CBA juga menyoroti persoalan tata kelola dan risiko hukum di lingkungan perusahaan yang berada di bawah BRI.
Uchok menyinggung pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) periode 2020–2024 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp744 miliar.
“Selain itu, banyak entitas anak perusahaan BRI yang diduga menjadi lahan korupsi. Salah satunya pengadaan mesin EDC periode 2020–2024 yang tengah diusut KPK,” tutur Uchok.
Ia juga menyoroti persoalan kredit BRI. Berdasarkan data yang disampaikannya, pada 2024 total kredit yang direstrukturisasi dan masuk kategori perhatian khusus mencapai Rp31,6 triliun.
Uchok menyebut sebagian kredit tersebut berada dalam kategori bermasalah, antara lain sekitar Rp1,9 triliun berstatus kurang lancar, Rp4,4 triliun diragukan, dan Rp9,2 triliun masuk kategori macet.
Karena itu, CBA mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur perusahaan BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan perbankan.
Menurut Uchok, pemangkasan tidak semata-mata harus dimaknai sebagai pembubaran perusahaan, tetapi dapat dilakukan melalui konsolidasi, penggabungan unit usaha, pengurangan fungsi yang tumpang tindih, serta evaluasi terhadap entitas yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal.
“Efisiensi harus menyentuh seluruh struktur BUMN, termasuk anak-cucu perusahaan perbankan. Jangan sampai efisiensi hanya dilakukan di satu sektor, sementara struktur gemuk dan beban biaya di sektor lain tetap dibiarkan,” pungkasnya.
