MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menyoroti lemahnya kedaulatan digital Indonesia di tengah peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Henri mengatakan, Indonesia saat ini telah menjadi negara besar yang terus membangun dan mengalami berbagai kemajuan. Selama perjalanan sejarahnya, Indonesia juga telah dipimpin oleh delapan presiden.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto yang berlatar belakang mantan jenderal Kopassus memiliki nasionalisme tinggi serta semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar, maju, dan kaya.
“Program-programnya adalah mengobarkan patriotisme untuk membangun masa depan bangsa,” kata Henri, Rabu (19/8/2026).
Namun, Henri menilai semangat pembangunan tersebut belum diikuti dengan visi yang kuat dalam membangun kedaulatan digital nasional.
Ia menyebut kedaulatan digital merupakan salah satu fondasi penting bagi kehidupan bangsa di masa depan. Persoalannya, Indonesia dinilai masih sangat lemah dalam menguasai dan melindungi ruang digitalnya sendiri.
“Dalam konteks kedaulatan digital sebagai dasar kehidupan masa depan, ternyata Indonesia sangat lemah. Bahkan berangan-angan untuk punya kedaulatan digital di masa depan pun belum jelas roadmap-nya,” ujar Henri.
Henri menyoroti banyaknya data mengenai perilaku digital masyarakat Indonesia yang berada dalam penguasaan perusahaan maupun negara asing.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan strategis karena data digital bukan sekadar informasi, melainkan aset penting yang dapat menentukan arah ekonomi, politik, keamanan, hingga kehidupan sosial masyarakat.
“Data-data perilaku digital bangsa ini banyak dikuasai perusahaan asing dan negara asing,” katanya.
Dinilai Masih Berorientasi Politik Jangka Pendek
Henri juga mengkritik para pemimpin dan pemegang kewenangan yang dinilainya belum memiliki visi dan misi kuat untuk mengamankan masa depan digital Indonesia.
Ia menilai kebijakan dan politik yang dikembangkan masih terlalu pragmatis serta lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek.
“Pemimpin kita yang memiliki kewenangan pada persoalan ini ternyata tidak memiliki visi atau misi yang kuat untuk mengamankan masa depan digital negara ini,” ujar Henri.
Menurutnya, orientasi jangka pendek tersebut berisiko membuat Indonesia semakin bergantung kepada kekuatan asing dalam pengelolaan teknologi, data, dan infrastruktur digital.
“Kebijakan dan politik yang dikembangkan masih berorientasi pragmatis untuk tujuan politik jangka pendek. Sekadar berkuasa. Tak peduli asing punya kemampuan mencengkeram kita,” tegasnya.
Henri menilai peringatan 81 tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memperluas makna kemerdekaan. Tidak cukup hanya memiliki kedaulatan secara politik dan teritorial, Indonesia juga harus mampu memastikan kedaulatan atas data, teknologi, dan ruang digitalnya.
Menurut dia, tanpa strategi yang jelas, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaulat dapat menghadapi tantangan besar di tengah semakin kuatnya dominasi teknologi global.
