MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer dan intelijen Connie Rahakundini menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta Prabowo lebih terbuka mendengarkan kritik dan masukan dari orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahannya.
Menurut Connie, Prabowo sebenarnya dikelilingi sejumlah orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas. Ia menyebut sejumlah nama seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai figur yang dinilainya memiliki kemampuan.
“Pak Prabowo, orang dekat Bapak tuh banyak banget yang pintar. Pak Dasco tuh pintar banget, Pak Sjafrie pintar,” ujar Connie di channel YouTube Hendri Satrio, Jumat (21/8/2026).
Connie kemudian meminta Prabowo tidak menutup akses terhadap berbagai masukan yang datang dari luar lingkaran terdekatnya.
“Panggil mereka, Pak. Jangan di depan pintu ditahan sama Teddy,” katanya.
Ia menekankan, seorang presiden harus bersedia mendengarkan orang-orang yang menyampaikan kritik, termasuk ketika kritik tersebut tidak sesuai dengan pandangan pemerintah.
Connie mencontohkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengaku sempat mengapresiasi Purbaya, tetapi kemudian mengkritik ketika menemukan hal yang menurutnya tidak tepat.
“10 tambah 6 itu bukan 17. Itu benar, gue cocok. Jadi maksud gue, Pak Presiden itu mesti dengar orang yang ngomong 10 sama 6 itu 16, jangan ngotot 17,” ujar Connie.
Menurut dia, persoalan utama bukan sekadar siapa yang menyampaikan kritik, melainkan apakah kritik tersebut benar atau tidak. Karena itu, ia meminta Prabowo tidak hanya mendengarkan orang-orang yang selalu memberikan pembenaran.
Dalam pernyataannya, Connie kemudian melontarkan analogi tajam mengenai kondisi pemerintahan Prabowo. Ia mengatakan, jika kritik terus diabaikan, publik pada akhirnya dapat melihat Prabowo seperti seorang “raja telanjang”.
“Lama-lama orang akan melihat dia itu kayak raja jalan telanjang,” kata Connie.
Istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika seorang pemimpin berada dalam posisi yang seolah-olah sangat kuat, tetapi orang-orang di sekelilingnya justru tidak berani menyampaikan kenyataan yang sebenarnya.
Connie juga menyinggung sejumlah kritik dari lingkungan kampus dan organisasi mahasiswa. Menurutnya, ketika suara kritis dari kampus maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) muncul, pemerintah seharusnya tidak serta-merta menganggapnya sebagai gerakan yang tidak genuine.
Ia menilai respons terhadap kritik publik justru berpotensi memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah apabila dilakukan dengan cara yang tidak tepat.
Selain persoalan komunikasi politik, Connie turut menyoroti besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, besarnya anggaran yang dikelola badan pelaksana program tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.
“MBG itu adalah program yang badan duitnya lebih banyak daripada Kementerian Pertahanan,” ujarnya.
Ia bahkan membandingkan besaran anggaran badan yang menangani program tersebut dengan sejumlah kementerian lainnya.
“Badan duitnya lebih banyak daripada Kementerian Agama, badan lebih banyak daripada Kementerian Pendidikan,” lanjut Connie.
Connie menyampaikan pernyataan tersebut untuk menggambarkan betapa besarnya sumber daya yang berada di balik pelaksanaan program MBG.
Ia menyindir bahwa besarnya anggaran juga dapat menimbulkan persoalan mengenai daya tarik kekuasaan dan pengelolaan sumber daya di pemerintahan.
“Gue mau jadi menteri yang duitnya banyak juga dong, masa gue kalah sama badan,” katanya.
Lebih jauh, Connie mengingatkan Prabowo agar tidak terjebak dalam pola pemerintahan yang hanya sibuk merespons berbagai persoalan dan kritik yang muncul setelah kebijakan dijalankan.
Ia meminta Presiden lebih fokus memastikan kebijakan pemerintah berjalan dengan baik sekaligus membuka ruang evaluasi.
“Jangan sampai Pak Prabowo ini cuma sibuk meng-counter kejadian yang ada di era dia,” ujar Connie.
Menurut Connie, keberanian seorang pemimpin bukan hanya ditunjukkan melalui kemampuan menghadapi lawan politik atau kritik dari masyarakat, tetapi juga keberanian untuk menerima kenyataan ketika sebuah kebijakan atau keputusan memang perlu dikoreksi.
