MoneyTalk, Jakarta – Ratusan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan aksi cuti bersama dan menggelar audiensi dengan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta. Salah satu tuntutan utama mereka adalah kenaikan gaji hingga 142 persen. SHI menyatakan bahwa kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, yang dinilai tidak sepadan dengan tanggung jawab dan risiko yang diemban. Respons terhadap tuntutan ini telah datang dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi dan memperhatikan tuntutan yang disampaikan oleh para hakim. Menurut Isa, Kemenkeu sudah menyetujui izin prinsip atas kenaikan gaji yang diusulkan oleh KemenPAN-RB. Namun, ia menekankan bahwa kenaikan gaji harus dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan remunerasi dan peraturan lain yang masih berlaku saat ini. Kemenkeu berkomitmen untuk memperbaiki sistem remunerasi hakim, tetapi peningkatan tersebut harus melalui kajian mendalam untuk menghindari ketidakadilan dengan gaji pejabat negara lainnya.
Kami memperhatikan itu dan masih dipakainya remunerasi dan peraturan lama juga menjadi perhitungan kami untuk memperbaikinya secara segmented dan parsial,” ujar Isa dalam sesi audiensi yang digelar para hakim dengan pimpinan Mahkamah Agung di ruang Wiryono, Gedung Utama MA, Jakarta, Senin (07/10)
Isa menjelaskan bahwa tuntutan kenaikan gaji sebesar 142 persen tidak dapat dikabulkan secara keseluruhan. Sebaliknya, Kemenkeu akan mempertimbangkan kenaikan secara segmented dan parsial berdasarkan rekomendasi KemenPAN-RB, yang akan diusulkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ke Sekretariat Negara dan Presiden untuk persetujuan lebih lanjut.
KemenPAN-RB mengusulkan kenaikan gaji pokok hakim sebesar 8-15 persen, dengan tunjangan naik 45-70 persen, dan peningkatan uang pensiun sebesar 8-15 persen dari gaji pokok. Tunjangan kemahalan juga diusulkan untuk naik sebesar 36,03 persen, menyesuaikan dengan tingkat inflasi sejak 2013 hingga 2021. Namun, usulan ini belum mengakomodasi seluruh tuntutan yang diajukan oleh Mahkamah Agung.
Wakil Ketua MA, Suharto, menyatakan bahwa usulan kenaikan yang disampaikan KemenPAN-RB tidak mencakup keseluruhan rekomendasi dari Mahkamah Agung. MA mengusulkan total delapan poin, termasuk kenaikan gaji hingga tiga kali lipat dari gaji pokok PNS, peningkatan tunjangan jabatan sebesar 100 persen dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, serta berbagai fasilitas pendukung lain seperti rumah dinas, transportasi, kesehatan, dan honorarium penanganan perkara. Sayangnya, hanya empat dari delapan poin ini yang dipertimbangkan dalam draf yang disusun KemenPAN-RB.
Tuntutan kenaikan gaji yang diajukan oleh para hakim tidak hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang kesejahteraan secara keseluruhan. SHI menyebutkan bahwa kondisi gaji hakim saat ini masih jauh dari mencukupi, terutama bagi hakim yang berada di daerah dengan biaya hidup tinggi. Mereka mengungkapkan kekhawatiran bahwa gaji yang tidak memadai dapat mengganggu independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim juga diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus korupsi dalam sistem peradilan.
Implementasi kenaikan gaji hakim menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan anggaran negara dan potensi dampak domino terhadap gaji pegawai negeri lainnya. Kemenkeu harus berhati-hati dalam menyetujui usulan kenaikan gaji yang signifikan, terutama mengingat bahwa Indonesia saat ini sedang berupaya menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika perekonomian global. Selain itu, penentuan besaran kenaikan gaji yang tepat harus mempertimbangkan keseimbangan dengan pejabat negara lain agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara aparatur sipil negara.
Usulan kenaikan gaji hakim ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kebijakan remunerasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Meskipun Kemenkeu dan KemenPAN-RB telah memberikan respons positif, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Kenaikan gaji dan tunjangan yang proporsional bagi hakim diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem peradilan, sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas yang lebih baik. Sementara itu, pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional agar keputusan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi sistem peradilan di Indonesia.(c@kra)
