MoneyTalk, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia memasuki babak baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah langkah strategis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa Kemenkeu tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi kini langsung di bawah Presiden. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam kebijakan fiskal dan ekonomi.
Dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA pada 8 November, Sri Mulyani memaparkan berbagai perubahan signifikan dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan, termasuk pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) baru yang fokus pada strategi ekonomi dan intelijen keuangan. Artikel ini akan menguraikan perubahan struktural tersebut dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia.
Dengan beralihnya Kementerian Keuangan langsung di bawah komando Presiden, diharapkan koordinasi kebijakan fiskal dapat dilakukan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika ekonomi global. Langkah ini memungkinkan Sri Mulyani untuk melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo tanpa melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selama ini menjadi jembatan bagi berbagai kementerian dalam menyusun kebijakan ekonomi.
“Sebenarnya, sejak awal kami selalu bekerja langsung dengan Presiden, tetapi sekarang ini kami mendapatkan keleluasaan lebih dalam menentukan kebijakan fiskal strategis,” ujar Sri Mulyani.
Langkah ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih dalam merespons tantangan ekonomi, baik di tingkat domestik maupun global.
Keputusan ini juga mencerminkan prioritas pemerintahan Prabowo dalam memperkuat koordinasi fiskal, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan Kemenkeu langsung di bawah kendali Presiden, diharapkan kebijakan fiskal dapat lebih terfokus pada upaya stabilisasi ekonomi, percepatan pembangunan, dan penguatan ketahanan fiskal.
Sri Mulyani juga mengumumkan restrukturisasi organisasi Kemenkeu yang meliputi pembentukan tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, yakni:
1. Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Direktorat Jenderal ini akan fokus pada perumusan kebijakan strategis yang terkait dengan ekonomi makro dan fiskal. Ditjen ini akan bertanggung jawab untuk menyusun strategi ekonomi jangka panjang dan kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap perubahan global. Pembentukan Ditjen ini menggantikan peran Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai advisory tanpa kewenangan langsung dalam pembuatan kebijakan.
2. Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Ditjen ini bertugas menjaga stabilitas sektor keuangan serta mengawasi perkembangan industri keuangan. Sebagai counterpart bagi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ditjen ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga guna mengantisipasi risiko sistemik dan mendorong pengembangan sektor keuangan yang inklusif.
3. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Pembentukan badan baru ini merupakan respons terhadap semakin meningkatnya digitalisasi ekonomi. Badan ini akan menangani teknologi digital dan analitik data, termasuk artificial intelligence (AI), untuk meningkatkan kemampuan intelijen keuangan. Fokusnya adalah pada pengawasan digital, analisis risiko, dan pencegahan tindak pidana ekonomi seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
“Transformasi ini sangat penting untuk memperkuat infrastruktur digital dan memperkuat kapasitas intelijen keuangan kami,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Kemenkeu siap menghadapi tantangan digitalisasi yang semakin kompleks.
Transformasi struktur ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan koordinasi yang lebih langsung antara Kemenkeu dan Presiden, kebijakan fiskal dan ekonomi dapat diimplementasikan dengan lebih cepat. Ini terutama penting dalam situasi krisis, di mana pengambilan keputusan yang cepat dan tepat menjadi kunci stabilitas ekonomi.
Selain itu, restrukturisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan adanya Ditjen yang fokus pada strategi ekonomi dan stabilitas keuangan, pemerintah dapat lebih proaktif dalam mengantisipasi risiko dan merespons dinamika ekonomi global.
Analis ekonomi menilai bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan investor.
“Dengan adanya perombakan ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan tata kelola fiskal dan keuangan,” ujar seorang analis ekonomi dari Bank Mandiri.
Meskipun Kemenkeu kini berada langsung di bawah Presiden, Sri Mulyani menegaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian Koordinator lainnya tetap berjalan.
“Kami tetap mendukung seluruh Menko dan menteri-menteri lainnya,” kata Sri Mulyani.
Hal ini menunjukkan bahwa perubahan struktur tidak akan mengganggu koordinasi lintas sektor yang selama ini sudah berjalan.
Dalam konteks ini, Kemenkeu akan terus bekerja sama erat dengan Menko Perekonomian dalam kebijakan perdagangan, perindustrian, dan sektor lain yang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Bahkan, Kemenkeu akan lebih proaktif dalam mendukung prioritas nasional, seperti ketahanan pangan dan energi.
Transformasi struktural di Kementerian Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah strategis untuk memperkuat kebijakan fiskal Indonesia di tengah tantangan global. Dengan penempatan langsung di bawah Presiden, Kemenkeu diharapkan dapat lebih lincah dan responsif dalam mengelola anggaran dan kebijakan fiskal.
Pembentukan tiga Direktorat Jenderal baru juga menandai komitmen Kemenkeu dalam memperkuat pengawasan sektor keuangan, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan menghadapi era digitalisasi dengan lebih matang. Sinergi antara ekonomi dan teknologi menjadi fokus utama, memastikan Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih percaya diri.
Ke depan, langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
Dengan transformasi ini, diharapkan Kementerian Keuangan mampu menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia yang lebih adaptif, transparan, dan berdaya saing tinggi di era digital.(c@kra)
