MoneyTalk, Jakarta – Wawancara terbaru di kanal Total Politik pada Selasa, 15 Oktober 2024, Prabu Revolusi, seorang pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), membahas sejumlah isu terkait hubungan pemerintah dengan media serta dugaan adanya upaya untuk “memoles citra” Presiden Jokowi.
Klarifikasi ini penting mengingat banyaknya spekulasi terkait anggaran pemerintah untuk belanja media, serta peran media dalam menyosialisasikan pencapaian pemerintahan.
Pemerintahan Jokowi Tak Butuh “Polesan”
Di awal wawancara, Prabu langsung menyinggung mengenai wacana bahwa pemerintahan Presiden Jokowi memerlukan upaya tambahan untuk memperbaiki citra melalui media. Dengan tegas, ia menepis pandangan tersebut.
Menurutnya, dengan tingkat approval rating Jokowi yang tinggi (sekitar 75% hingga 80% di berbagai lembaga survei), Presiden tidak membutuhkan citra yang “dipoles”. Prabu berpendapat bahwa keberhasilan pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas oleh masyarakat, dan ini tak perlu lagi dihias dengan kampanye media yang berlebihan.
“Saya rasa enggak perlu ada upaya berlebihan untuk memoles citra Pak Jokowi. Keberhasilan beliau sudah nyata dan mudah ditemui dari berbagai sisi, mulai dari infrastruktur hingga transformasi sosial. Kalau orang melihat hasil kerja beliau, semuanya sudah jelas terlihat,” ujar Prabu.
Isu Anggaran Rp15 Miliar untuk Sosialisasi Program Pemerintah
Prabu juga membahas mengenai anggaran Rp15 miliar yang ramai diperbincangkan. Anggaran ini, katanya, sebenarnya diperuntukkan sosialisasi program makan gratis dan gizi bagi masyarakat, bukan untuk kampanye atau glorifikasi Presiden Jokowi.
Anggaran tersebut disahkan oleh DPR dan telah melalui proses ketok palu yang transparan. Prabu menegaskan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Pemerintah selalu terbuka dalam pengelolaan anggaran yang digunakan untuk program sosialisasi tersebut.
“Anggaran Rp15 miliar itu adalah untuk sosialisasi program makan siang gratis, bukan untuk hal lain. Semua proses ini terbuka, mulai dari pengajuan hingga persetujuannya oleh DPR,” tambah Prabu.
Hubungan Media dan Pemerintah: Kolaborasi Biasa, Bukan Kontrol
Salah satu pertanyaan penting dalam wawancara ini adalah soal kerjasama media dengan pemerintah. Prabu menegaskan bahwa kerjasama ini bukanlah sesuatu yang baru atau rahasia, dan sudah berlangsung sejak lama. Hubungan antara pemerintah dan media merupakan kolaborasi untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan, program, dan capaian pemerintah agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Media, kata Prabu, berfungsi sebagai salah satu pilar demokrasi yang harus diperkuat, bukan dikendalikan.
“Media punya peran penting dalam mendiseminasi informasi yang benar tentang program pemerintah. Ini bukan berarti media harus tunduk kepada pemerintah. Bahkan dalam kerjasama, media tetap menjaga independensinya dan seringkali melakukan kritik terhadap pemerintah,” jelas Prabu.
Prabu juga membantah tuduhan bahwa media yang bekerja sama dengan pemerintah otomatis menjadi tidak independen. Ia menekankan bahwa media di Indonesia tetap kritis dan tidak terpengaruh oleh belanja iklan pemerintah.
Klarifikasi Isu Tawaran “Memoles Citra” oleh Tempo
Dalam wawancara, Prabu menanggapi juga isu mengenai adanya tawaran dari dirinya kepada majalah Tempo untuk memoles citra Presiden Jokowi. Prabu menegaskan, tidak ada tawaran lisan apapun dari dirinya ke Tempo terkait memoles citra Presiden. Ia mengungkapkan, memang ada proposal audiensi dari Tempo yang masuk untuk membahas 10 tahun pemerintahan Jokowi, yang menurutnya adalah hal yang wajar. Namun, ia belum sempat bertemu dengan pihak Tempo karena pertemuan tersebut baru dijadwalkan pada 17 Oktober 2024.
“Saya belum pernah bertemu dengan pihak Tempo. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa saya memberikan tawaran untuk memoles citra Jokowi, itu tidak benar. Kita baru akan bertemu tanggal 17 Oktober untuk membahas proposal audiensi yang mereka ajukan,” kata Prabu.
Wawancara ini memberikan klarifikasi penting mengenai isu-isu yang selama ini beredar terkait hubungan pemerintah dengan media serta dugaan upaya untuk memperbaiki citra Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Prabu Revolusi menjelaskan bahwa hubungan antara media dan pemerintah adalah kolaborasi yang sehat dan wajar, serta media tetap menjaga independensinya meskipun ada kerja sama dalam hal sosialisasi program pemerintah.
Tuduhan bahwa pemerintah mencoba mengatur pemberitaan atau melakukan “operasi citra” juga dibantah dengan tegas. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan bahwa media kehilangan independensinya karena belanja iklan pemerintah, menurut Prabu, tidak berdasar.
Wawancara ini juga menutup spekulasi mengenai anggaran sosialisasi program pemerintah dan dugaan tawaran dari Prabu kepada Tempo, sekaligus mengajak publik untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar terkait hubungan pemerintah dengan media.(c@kra)
