MoneyTalk, Jakarta – Senin 9 September 2024 kemarin, Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, mengkritik keras praktek kunjungan kerja pejabat negara ke luar negeri yang dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.
Apa yang dikritik oleh Prof.Jimly, ada benar juga. Hal ini bisa dilihat dari data yang dimiliki oleh MoneyTalk.id.
Dimana anggaran Perjalanan dinas untuk jalan jalan Anggota DPR ke Luar negeri pada tahun 2021 menghabiskan duit negara sebesar Rp.133.8 miliar.
Sedangkan Kementerian Pertahanan, pada tahun 2021 anggaran perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp.92.5 miliar, dan pada tahun 2020 hanya menghabiskan sebesar Rp.72.9 miliar.
Dari tahun 2020 ke 2021, anggaran Kementerian Pertahanan naik setinggi 26.89 persen, atau sebesar Rp.19.6 miliar.
Menurut Jimly dalam Diskusi Kelompok Terpumpun yang diselenggarakan di Jakarta, menyatakan banyaknya pejabat negara yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sering kali tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh para pejabat sering kali hanya menjadi ajang “jalan-jalan” tanpa ada hasil yang nyata bagi rakyat. Dalam banyak kasus, anggaran yang dihabiskan untuk perjalanan tersebut jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dari hasil kunjungan ujar Jimly.
“Saat saya diundang untuk memberi ceramah di Mesir, saya melihat banyak pejabat Indonesia yang berkunjung tanpa alasan yang jelas. Ini tentu saja pemborosan anggaran negara yang harus segera diatasi,” ujar Jimly.
Apakah itu Studi Banding atau Kunjungan Kerja Luar Negeri para pejabat, yang jelas tidak memberikan hasil yang konkret bagi pembenahan kebijakan di dalam negeri, kata Jimly.
Saya pribadi selama menjabat belum pernah mengikuti studi banding ke luar negeri, karena dianggap tidak perlu. Dan Studi banding seharusnya bisa dilakukan di dalam negeri, dengan memanfaatkan data dan riset yang ada, jelas Jimly.(c@kra)
