MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengenai konflik kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pada Kamis (19/09), memberikan sorotan penting bagi stabilitas organisasi ini.
Dalam konteks perkembangan terbaru yang melibatkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan dugaan perpecahan internal, Jimly menegaskan bahwa Kadin bukan sekadar lembaga swasta, tetapi merupakan lembaga negara yang diakui secara hukum.
Keberadaan Kadin diakui sebagai lembaga publik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa Kadin tidak hanya mengurus kepentingan pengusaha besar, tetapi juga berperan sebagai perwakilan semua pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam hal ini, Jimly menolak gagasan untuk membentuk Kadin tandingan, dan menegaskan bahwa keutuhan Kadin sangat penting untuk menjaga integritas dan legitimasi organisasi.
Konflik internal yang terjadi di Kadin harus menjadi perhatian serius pemerintah. Keberadaan Kadin yang utuh dan solid sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan anggota tetapi juga untuk stabilitas ekonomi nasional. Perpecahan di tubuh Kadin dapat mengganggu konsolidasi sektor bisnis dan menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Pemerintah, sebagai pengawas, harus memastikan bahwa Kadin tetap bersatu dan tidak terpecah karena kepentingan politik sesaat,tegas Jimly.
Jimly menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku dalam setiap pemilihan kepemimpinan. Pelanggaran prosedur dapat menciptakan ketidakadilan yang dirasakan oleh anggota dan menimbulkan konflik lebih lanjut. Oleh karena itu, penting bagi Kadin untuk memiliki mekanisme pemilihan yang transparan dan akuntabel, agar semua pihak merasa diwakili secara adil. Dalam konteks ini, intervensi pihak ketiga atau mediasi dapat menjadi solusi untuk meredakan ketegangan tanpa harus mengandalkan jalur hukum yang panjang.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak dalam Kadin mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk pengawasan terhadap pemilihan dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Jika konflik terus berlanjut, dapat berpotensi merusak hubungan antara pemerintah dan sektor swasta, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan kata Jimly
Keutuhan Kadin sebagai lembaga publik sangat penting untuk menjaga stabilitas dunia usaha di Indonesia. Konflik kepemimpinan yang terjadi harus diselesaikan dengan cara yang etis dan sesuai hukum, tanpa mengorbankan integritas organisasi. Pemerintah, Kadin, dan semua pihak terkait harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor bisnis. Dengan demikian, Kadin dapat berfungsi dengan baik sebagai wadah yang mewakili kepentingan semua pelaku usaha, memperkuat perekonomian nasional dalam jangka panjang.(c@kra)
