MoneyTalk, Jakarta – Praktisi hukum terkenal, Alvin Lim, hadir dalam wawancara eksklusif di podcast Quotient TV Senin (21/10). Diskusi yang berlangsung lebih dari 30 menit tersebut membahas berbagai isu. Antara lain peran Kaesang Pangarep di dunia bisnis hingga kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Alvin Lim yang dikenal blak-blakan dalam menyampaikan pandangannya, menyoroti beberapa topik penting. Termasuk posisinya terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Menyangkal Tudingan Buzzer Jokowi
Dalam wawancara ini, Alvin Lim dengan tegas membantah tudingan bahwa dirinya adalah seorang buzzer yang dibayar untuk mendukung Jokowi atau Kaesang. Dia menekankan bahwa pembelaannya bukan untuk pejabat, tetapi untuk masyarakat yang sering kali dirugikan.
“Saya membela masyarakat. Kalau yang salah, saya bilang salah. Kalau yang benar, ya saya bilang benar,” ungkap Alvin.
Ia juga menyoroti peran Kaesang yang menurutnya tidak layak dikritik secara berlebihan karena bukan pejabat publik. Alvin berpendapat, apa pun yang dilakukan oleh Kaesang dalam bisnis adalah urusan pribadi, bukan sesuatu yang perlu dikomentari secara politik.
“Kaesang bukan pejabat publik. Dia mau naik jet hari ini, besok naik becak, itu bukan urusan saya,” katanya dengan lugas.
Alvin juga menjelaskan bahwa anak seorang pejabat yang menerima keuntungan dari posisi orang tuanya bukanlah hal yang luar biasa, dan tidak bisa dianggap sebagai tindakan ilegal jika yang bersangkutan bukan pejabat publik.
Kritik Terhadap Mahfud MD dan Penegakan Hukum
Pada bagian selanjutnya, Alvin mengarahkan kritiknya kepada Mahfud MD. Ia menyebut Mahfud sebagai sosok yang “tebang pilih” dalam mengkritik pejabat, terutama dalam isu-isu penegakan hukum.
“Mahfud itu pengecut, lebih parah dari tikus,” ujar Alvin, mengacu pada ketidakmampuan Mahfud untuk mengkritik pihak-pihak tertentu yang menurutnya seharusnya diselidiki.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketidaktegasan Mahfud terhadap Prabowo Subianto dalam kasus pembelian pesawat yang dikabarkan rusak. Kasus ini terjadi ketika Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Menurut Alvin, Mahfud seharusnya mendorong KPK untuk menyelidiki kasus-kasus seperti ini, bukan hanya fokus pada kasus yang melibatkan pejabat tertentu.
“Kalau Mahfud bilang dia panggilan untuk hukum, harusnya dia bersih dulu rumahnya sendiri sebelum mengkritik orang lain,” lanjutnya, menekankan pentingnya integritas dan netralitas dalam penegakan hukum.
Harapan untuk Prabowo Subianto sebagai Presiden
Alvin Lim juga berbicara tentang penegakan hukum di era Prabowo Subianto, yang diprediksi akan menjadi presiden berikutnya. Menurut Alvin, penegakan hukum adalah kunci bagi kemajuan negara.
“Saya berharap Prabowo bisa jadi presiden yang baik, yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Tapi kalau hatinya lebih ke partai atau perusahaan, hancurlah Indonesia,” katanya.
Alvin juga menekankan bahwa jika Prabowo ingin berhasil, ia harus menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama.
Menurutnya, salah satu masalah terbesar di Indonesia saat ini adalah sistem hukum yang buruk. Ia mengambil contoh negara-negara seperti Singapura dan Tiongkok, yang berhasil maju karena memiliki sistem hukum yang kuat dan tegas.
“Kalau hukumnya baik, negara bisa maju. Lihat Singapura dan Tiongkok, mereka sekarang lebih maju dari kita karena hukum di sana ditegakkan dengan baik,” tegas Alvin.
Selain isu hukum, Alvin juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait program makan siang bergizi, yang menurutnya tidak relevan dalam kondisi saat ini. Ia melihat program tersebut hanya sebagai “bancakan proyek” bagi orang-orang partai.
“Lebih baik uang itu dipakai untuk bayar utang, bukan untuk program yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan,” ujar Alvin. Ia berpendapat bahwa program tersebut hanya akan menguntungkan segelintir pihak tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Alvin Lim menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto, berharap agar Prabowo mampu menjadi pemimpin yang peduli terhadap masyarakat.
“Saya berharap Prabowo bisa menjadi presiden yang baik, yang sayang kepada rakyat. Penegakan hukum harus jadi prioritas utama, kalau hukum baik, negara akan maju,” katanya dengan penuh harap.
Alvin juga menyoroti pentingnya reformasi di kepolisian, yang menurutnya saat ini menjadi lembaga yang paling korup di Asia Tenggara.
“Polisi kita disebut yang paling korup di Asia Tenggara, tapi Kapolri malah bangga tepuk tangan. Harus ada perubahan besar di situ,” pungkasnya.
Wawancara ini ditutup dengan harapan agar isu-isu yang dibahas dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi masa transisi kepemimpinan di Indonesia.(c@kra)
