MoneyTalk, Jakarta – Pada diskusi di acara Ngobrol Ekonomi yang ditayangkan di kanal YouTube Awalil Rizky pada Sabtu, 26 Oktober 2024, ekonom Yanuar Rizky mengemukakan pandangan kritis tentang korupsi di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Yanuar menekankan pentingnya membangun ekonomi yang adil dengan memberantas korupsi secara tegas, bahkan menyarankan hukuman mati bagi pelaku korupsi besar, yang menurutnya menjadi penghambat utama kesejahteraan rakyat.
Korupsi Sebagai Penghalang Kesejahteraan
Yanuar Rizky memulai dengan analogi sederhana, “Bayangkan, jika ada satu orang yang bisa membuat satu miliar tusuk gigi, maka ada satu miliar tusuk gigi yang bisa dijual.”
Analogi ini menggambarkan potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia dengan sumber daya dan tenaga kerja yang melimpah. Namun, potensi ini sulit terwujud karena penghambatan yang berasal dari praktik korupsi yang merajalela.
Dia menegaskan, untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan menumbuhkan lapangan kerja bagi rakyat, negara harus bersih dari korupsi.
“Kalau ada koruptor, harus dihukum mati,” ujar Yanuar, menekankan bahwa hukuman keras akan membawa efek jera dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan bersih.
Pernyataan ini bukan sekadar slogan; menurutnya, pemimpin yang serius memberantas korupsi akan melakukan tindakan nyata, bukan hanya retorika belaka.
Tantangan “State Capture Corruption” dan Solusi Dual Mandate
Di Indonesia, menurut Yanuar, korupsi yang bersifat “state capture” – korupsi yang dilakukan secara sistematis dan legal melalui mekanisme negara – menjadi tantangan berat. Korupsi jenis ini merampas sumber daya negara dan menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan rakyat. Menurut Yanuar, tanpa mengatasi “state capture,” Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan.
Sebagai solusi, Yanuar menekankan pentingnya kebijakan “dual mandate,” di mana negara dapat bersinergi dengan pasar untuk menciptakan kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi. “Pasar bukan musuh, tetapi negara harus bernegosiasi untuk memastikan pasar juga memperhatikan kondisi rakyat,” tegasnya. Dalam model dual mandate ini, pemerintah harus bertanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi sambil memperhatikan kesejahteraan sosial.
Peran Pemerintah dalam Mengendalikan Pasar
Yanuar menilai pemerintah sering kali terlalu mudah menyerah pada tuntutan pasar. Padahal, seharusnya pemerintah mampu menegosiasikan aturan pasar agar tetap berpihak pada rakyat.
“Jangan salahkan pasar,” katanya. “Salahkan otak penyelenggara negara yang terlalu tunduk pada pasar.”
Dengan pengawasan yang kuat, pemerintah bisa memanfaatkan pasar sebagai sarana menciptakan kesejahteraan, tanpa harus mengorbankan kebutuhan masyarakat.
Ia mengkritik kebijakan yang menurutnya lebih berpihak pada investor besar melalui instrumen seperti Surat Berharga Negara (SBN) yang makin lama makin sulit terjual akibat ketidakstabilan ekonomi global. Karena keterbatasan dana pihak ketiga di perbankan, pemerintah terpaksa mencari cara untuk menarik investor. Namun, kondisi ini menurut Yanuar justru menggambarkan pentingnya dual mandate dalam memastikan investasi tetap mendukung tujuan sosial ekonomi yang lebih luas.
Keseimbangan dalam Kebijakan Moneter: Antara Keynesian dan Monetaris
Menggali lebih dalam, Yanuar menjelaskan perbedaan antara dua pendekatan ekonomi: Keynesian dan Monetaris. Keynesian, yang berfokus pada peran besar negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi, mendorong pemerintah untuk mengatasi inflasi melalui peningkatan suku bunga atau dengan menambah pengeluaran. Sebaliknya, kaum Monetaris lebih mengutamakan pengendalian jumlah uang yang beredar, percaya bahwa pendekatan ini akan menjaga stabilitas ekonomi.
Menurut Yanuar, kedua pendekatan ini dapat diterapkan secara seimbang dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Suku bunga yang lebih tinggi untuk mengatasi inflasi harus dibarengi dengan peningkatan peran negara dalam ekonomi yang mencakup kebijakan fiskal dan pengaturan regulasi keuangan. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, stabilitas ekonomi dapat dicapai, tanpa mengabaikan kebutuhan rakyat.
Menghadapi Tantangan Ekonomi Global dengan Kebijakan Pro-Rakyat
Diskusi berlanjut pada bagaimana kebijakan The Fed di Amerika Serikat yang menurunkan suku bunga dianggap sebagai kabar baik bagi banyak negara. Namun, Yanuar mengingatkan bahwa tanpa kebijakan domestik yang kuat, perubahan kebijakan internasional hanya akan berdampak sementara. Karena itu, Indonesia harus mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dalam negeri, terutama dalam menghadapi fluktuasi global yang tidak menentu.
Harapan untuk Indonesia yang Bersih dan Sejahtera
Yanuar Rizky dalam acara ini menyampaikan pesan yang mendalam untuk Indonesia. Ia menegaskan bahwa memberantas korupsi adalah langkah pertama dan utama untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tanpa korupsi, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan keberanian dari para pemimpin untuk bertindak tegas terhadap korupsi.
Dengan kebijakan ekonomi yang adil dan berfokus pada rakyat, serta pengendalian yang bijaksana terhadap pasar, Indonesia dapat mewujudkan visi pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.(c@kra)
