MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan tegas kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Langkah ini untuk menata ulang penggunaan anggaran negara, khususnya terkait alokasi APBN.
Dalam pernyataan terbarunya, Prabowo menginstruksikan para menteri untuk mengurangi kegiatan seremonial, seperti seminar, konferensi, perjalanan luar negeri, dan studi banding. Kagiatan tersebut dinilai tidak esensial bagi tujuan pemerintahan. Fokus utama yang ingin dicapai adalah pemanfaatan anggaran secara efektif demi peningkatan kesejahteraan rakyat serta memperkuat pembangunan ekonomi.
Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) berpendapat, pernyataan Prabowo adalah langkah konkret untuk mengubah budaya birokrasi yang selama ini dinilai terlalu nyaman dalam aktivitas yang tidak mendukung langsung terhadap pembangunan.
Menurutnya, perubahan ini mencakup pola pikir birokrasi dari sekadar menghasilkan output, menjadi fokus pada outcome dan bahkan dampak (impact) nyata bagi masyarakat. Tujuan akhir dari perubahan budaya ini adalah menciptakan dampak langsung pada aspek sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Menyoal Efektivitas Anggaran dan Evaluasi DIPA
Instruksi Prabowo juga mengarah pada efisiensi pengelolaan anggaran dengan mendorong kementerian meninjau kembali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Prabowo menegaskan, kegiatan atau program yang tidak berkontribusi langsung terhadap visi dan misi pemerintah harus ditinjau ulang atau bahkan dipangkas. Dalam analisisnya, Gubes UI menekankan bahwa DIPA merupakan instrumen penting yang harus selaras dengan paradigma baru yang diinginkan Prabowo, yaitu pergeseran budaya birokrasi dari sekadar menyerap anggaran, menjadi sarana pencapaian dampak bagi pembangunan sosial dan ekonomi.
Prabowo menginginkan para menteri untuk mengevaluasi detail kegiatan di kementerian masing-masing, sehingga program-program yang dilakukan benar-benar relevan dan memiliki dampak langsung. Hal ini bukan sekadar wacana tetapi menjadi ukuran kinerja setiap kementerian yang akan dievaluasi dalam beberapa bulan ke depan.
Mengurangi Kegiatan Seremonial dan Pengeluaran yang Tidak Perlu
Prabowo juga menyoroti pengeluaran untuk kegiatan seremonial yang dinilai tidak relevan, seperti studi banding ke luar negeri yang kerap kali tidak membawa manfaat nyata bagi pengembangan instansi. Gubes UI mengungkapkan, Prabowo ingin menegaskan kepada para menteri bahwa anggaran negara seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti meningkatkan kualitas sekolah, perbaikan fasilitas kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung.
Arahan ini tidak hanya berfokus pada pemangkasan anggaran, tetapi juga perubahan cara pandang para pejabat tinggi dalam menilai efektivitas program-program yang ada. Prabowo berharap agar kegiatan di kementerian tidak lagi menjadi sekadar rutinitas, melainkan program-program yang menghasilkan manfaat nyata.
Harapan dan Evaluasi Jangka Pendek
Prabowo juga menginstruksikan agar dalam waktu enam bulan, semua kementerian menunjukkan hasil nyata dari perombakan budaya birokrasi ini. Dalam periode ini, Prabowo tidak hanya akan mengawasi tetapi juga berencana mengevaluasi kinerja menteri-menterinya secara berkala. Para menteri diingatkan, jika tidak mampu menunjukkan perubahan dan pencapaian yang diinginkan, mereka bisa saja diganti. Hal ini menegaskan bahwa Prabowo serius dalam mewujudkan visi barunya dan tidak ingin para menteri bekerja dengan mentalitas “business as usual.”
Gubes UI menggarisbawahi, perubahan budaya birokrasi ini mungkin tidak mudah, terutama dengan tantangan mengubah pola pikir dan kebiasaan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Namun, jika para menteri mampu melaksanakan arahan Prabowo dengan baik, pergeseran birokrasi ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pemerintahan yang lebih efektif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Optimisme untuk Perubahan Nyata
Prabowo Subianto menutup arahannya dengan mengingatkan bahwa pekerjaan untuk membangun bangsa ini harus dilandasi niat tulus untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pendekatan ini, para pejabat diharapkan fokus pada isu-isu yang esensial, seperti pendidikan, gizi, serta pembangunan ekonomi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Gubes UI menyatakan, jika perubahan budaya birokrasi yang diinginkan Prabowo ini dapat terlaksana dengan baik, maka rakyat akan melihat kabinet Merah Putih sebagai perwujudan pemerintahan yang bekerja bukan hanya untuk memenuhi target, melainkan untuk menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.(c@kra)
