MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi tantangan unik: keberadaan pengaruh Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), dalam kabinetnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang sejauh mana pengaruh Jokowi terhadap kebijakan dan arah pemerintahan baru, terutama ketika sejumlah menteri dan tokoh penting dari masa kepemimpinan Jokowi tetap berperan signifikan. Dalam tayangan Opini Rudy di kanal Anak Bangsa TV pada 28 Oktober, disoroti bagaimana komposisi kabinet Prabowo, yang melibatkan beberapa loyalis Jokowi, dapat memicu loyalitas ganda di antara para pejabat.
Kabinet Prabowo, Antara Pengaruh Jokowi dan Loyalitas
Kabinet Prabowo, yang dikenal dengan sebutan “kabinet super jumbo” karena beranggotakan sekitar 135 pejabat, tampak mempertahankan sejumlah figur yang menjadi pilar penting dalam era Jokowi. Dalam tayangan tersebut, diungkapkan bahwa sekitar 18 dari 48 kementerian diisi oleh mantan menteri Jokowi. Beberapa di antaranya adalah tokoh yang dianggap sebagai “titipan” Jokowi, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikenal karena kredibilitas globalnya, serta tokoh lainnya seperti Pratikno dan Budi Arie Setiadi yang sebelumnya berkiprah di era Jokowi. Hal ini menimbulkan spekulasi, apakah Prabowo dapat mempertahankan kemandirian kepemimpinannya atau malah terikat oleh pengaruh Jokowi yang masih kuat.
Potensi Loyalitas Ganda di Kabinet Prabowo
Keberadaan sejumlah loyalis Jokowi dalam kabinet Prabowo menciptakan kekhawatiran akan munculnya loyalitas ganda, yaitu kecenderungan para pejabat untuk masih mendengarkan arahan atau mempertimbangkan kepentingan mantan Presiden Jokowi. Hal ini juga diperparah dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai Wakil Presiden. Posisi ini mencerminkan tidak hanya pengaruh politik Jokowi yang berkelanjutan, tetapi juga memungkinkan dinamika politik yang rumit antara presiden dan wakil presiden.
Dikhawatirkan, loyalitas ganda ini dapat menjadi hambatan bagi independensi Prabowo dalam menjalankan visi dan misinya. Ketika kabinet diisi oleh figur-figur yang berpotensi memiliki dualitas kesetiaan, akan sulit bagi Prabowo untuk memupuk harmoni dan kesinambungan dalam pemerintahan tanpa bayang-bayang presiden sebelumnya. Bagi sebagian kalangan, ini tampak seperti periode ketiga bagi Jokowi, yang secara tidak langsung masih memegang pengaruh besar dalam pemerintah.
Ancaman Konflik Potensial di Balik Dinamika Politik Dinasti
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah keterlibatan Gibran sebagai Wakil Presiden dan berbagai kontroversi di sekitar dirinya. Dalam beberapa kesempatan, mantan Presiden Jokowi diketahui berupaya membuka jalan politik bagi putranya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan Gibran maju sebagai wakil presiden, serta upaya lainnya yang dianggap sebagai “tiket emas” bagi karier politik Gibran, memperkuat persepsi bahwa dinasti politik Jokowi ingin terus eksis di panggung pemerintahan nasional. Isu-isu lama yang belum selesai terkait nama Gibran, seperti kasus kontroversial “Fufu Fafa,” menambah kerumitan dan berpotensi menjadi “duri dalam daging” dalam hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden.
Pengaruh politik dinasti ini mengangkat kekhawatiran tentang kemungkinan Prabowo berkompromi dengan visi dan arah yang diinginkannya sendiri. Bagi masyarakat dan pengamat, hal ini dianggap sebagai kemunduran, yang menunjukkan bahwa pemerintahan baru belum benar-benar mampu memutus ketergantungan dari pengaruh pemerintahan sebelumnya.
Menyeimbangkan Kekuatan Prabowo dalam Kabinet
Kendati demikian, beberapa tokoh dalam kabinet Prabowo, seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dianggap sebagai figur yang dapat menyeimbangkan kekuatan dan mengurangi dominasi pengaruh Jokowi. Menurut Rudy dalam tayangannya, Prabowo diharapkan mampu secara bertahap menunjukkan kepemimpinannya yang independen dan berani mengevaluasi kinerja menteri-menteri tersebut. Upaya ini akan menunjukkan apakah Prabowo memiliki “strong leadership” yang mampu mengendalikan arah kebijakan tanpa intervensi dari luar.
Namun, keinginan untuk mempertahankan sebagian tokoh dari kabinet Jokowi, seperti Sri Mulyani, juga dianggap sebagai bentuk pragmatisme Prabowo, mengingat kredibilitas internasional yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut. Pilihan ini juga bisa dilihat sebagai upaya menyeimbangkan kekuatan politik dan profesionalitas kabinet agar lebih efektif dalam menjawab tantangan ekonomi dan sosial di masa mendatang.
Prabowo Harus Membuktikan Independensinya
Pada akhirnya, masa depan kabinet Prabowo akan menjadi penentu apakah kepemimpinan baru ini akan membawa warna dan gaya yang mandiri atau justru mempertahankan warisan Jokowi yang masih kuat. Prabowo harus menunjukkan ketegasannya untuk melakukan evaluasi terhadap menteri-menteri yang tidak berkinerja baik, serta mereduksi loyalitas ganda yang berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan.
Bagi banyak pengamat, kemandirian dan keberanian Prabowo dalam memutus pengaruh Jokowi di kabinet akan menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Hal ini termasuk tindakan yang perlu diambil untuk mengikis persepsi bahwa pemerintahan saat ini adalah lanjutan dari pemerintahan Jokowi. Pandangan kritis dari masyarakat tentang politik dinasti dan loyalitas ganda menuntut agar Prabowo memperlihatkan kekuatan kepemimpinannya dan membangun kabinet yang tidak terpengaruh oleh mantan presiden.
Jika Prabowo berhasil mereduksi pengaruh Jokowi dalam pemerintahannya, hal ini akan menjadi bukti kemandirian dan kedewasaan politik yang dinanti rakyat. Sebaliknya, jika ia gagal, publik dapat melihatnya sebagai kegagalan pemerintahan baru untuk lepas dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya, yang berpotensi menciptakan preseden yang kurang ideal bagi kepemimpinan di masa depan.(c@kra)
