MoneyTalk, Jakarta – Di era Presiden Prabowo, reformasi hukum adalah janji yang kian ditunggu masyarakat. Mahfud MD, tokoh yang dikenal vokal dalam mengungkap ketimpangan hukum, kembali mengemukakan isu korupsi dan mafia hukum dalam sistem peradilan Indonesia.
Pada kanal YouTube-nya, “Terus Terang Mahfud MD,” episode ke-26, Mahfud mengungkap fakta mengejutkan tentang praktik jual-beli hukum, dengan besaran suap mencapai angka fantastis, yaitu triliunan rupiah. Ia mengkritik keras kasus-kasus tertentu yang memperlihatkan bagaimana mafia hukum bisa mengendalikan pengadilan, polisi, hingga jaksa. Hal ini bertentangan dengan janji Presiden Prabowo untuk menindak tegas hingga ke “Antartika.”
Menguak Sindikat Hukum: Pengadilan dan Mafia Triliunan Rupiah Mahfud MD menyoroti kasus-kasus besar dalam penegakan hukum, termasuk penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terbukti menerima suap dari terdakwa dalam kasus vonis bebas. Praktik ini menunjukkan betapa mafia hukum telah mengakar, hingga bisa menempatkan “makelar” yang mengontrol sistem peradilan secara menyeluruh.
Mahfud menyebut ada “Life Komisi A” di Mahkamah Agung, yang menunjukkan sindikat luar biasa yang mengatur pertemuan orang-orang terkait perkara hukum. Jalur khusus ini hanya bisa diakses oleh mereka yang punya akses khusus dan berkaitan dengan perkara besar, mengindikasikan adanya pengaturan kasus yang sistematis. Mahfud bahkan menegaskan bahwa hal ini bukan lagi sekadar “korupsi karena kebutuhan”, melainkan “korupsi karena keserakahan”, di mana pejabat tinggi yang memiliki gaji besar pun masih terus menerima suap dalam jumlah besar.
Janji Prabowo: Kejar Hingga ke “Antarktika” Dalam kesempatan tersebut, Mahfud mengingatkan akan janji Prabowo yang berniat mengejar pelaku korupsi hingga ke Antarktika. Namun, Mahfud berpendapat, tidak perlu sejauh itu, cukup mulai dari “rumah Zarof,” mengisyaratkan penegakan hukum yang efektif bisa dimulai dari pejabat dalam negeri yang sudah jelas terlibat. Kesan militeristik di kabinet juga tidak luput dari perhatian publik. Mahfud berpendapat bahwa kabinet Prabowo, dengan pendekatan disiplin militer, menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem peradilan.
Korupsi dan Rencana Perbaikan Kesejahteraan Hakim Mahfud menyoroti kebutuhan untuk menaikkan gaji hakim, yang dianggap menjadi alasan utama korupsi di kalangan pegawai negeri. Prabowo telah menunjukkan niat meningkatkan kesejahteraan hakim dan mengoptimalkan sistem pengawasan. Sistem digital diharapkan mampu memantau setiap langkah, dari polisi, jaksa, hingga hakim. Namun, menurut Mahfud, yang tertangkap atas kasus besar ini bukanlah mereka dengan gaji kecil, melainkan yang sudah makmur secara materi, yang melakukan korupsi semata-mata karena ketamakan.
Sindikat dan Akar Permasalahan: Menyadarkan Pemerintah dan Publik Mahfud menegaskan bahwa penanganan mafia hukum harus tegas dan menyeluruh, dimulai dari perombakan yang lebih besar dalam struktur pengadilan. Mafia hukum yang selama ini menguntungkan segelintir orang, harus dihentikan dengan reformasi sistem peradilan, transparansi, dan pemantauan ketat dari pemerintah.
Menghentikan Mafia Hukum dan Membangun Harapan Baru Pernyataan Mahfud MD ini menjadi tamparan keras bagi seluruh lembaga penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah Prabowo diharapkan mampu memenuhi janji reformasi hukum, dengan pendekatan disiplin dan konsisten, tanpa tebang pilih. Dengan mengurai benang kusut mafia hukum, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara dengan sistem peradilan yang bersih dan terpercaya.(c@kra)
