MoneyTalk, Jakarta – Pada acara “Terang Terus” pada Selasa (05/11), Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), memberikan tanggapan tajam terkait penangkapan sindikat judi online di Indonesia.
Mahfud membahas tentang penangkapan 16 pejabat di Kominfo yang terkait sindikat judi online. Menuurtnya, penegakan hukum terhadap judi online baru-baru ini menunjukkan adanya keberanian dari apparat. Akan tetapi, mengindikasikan terdapat unsur “orang dalam” di dalam lembaga tersebut yang justru mendukung operasional perjudian online.
Menurut Mahfud, penegakan hukum terhadap kasus-kasus perjudian online sebenarnya bisa dilakukan sejak dulu jika aparat memiliki kemauan yang tegas. Ia mencontohkan pengalamannya ketika menangani kasus pinjaman online (pinjol) yang sempat dianggap sulit diselesaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian. Ketika ia berkoordinasi langsung dengan Kepolisian, penangkapan terhadap pelaku pinjaman online ilegal akhirnya bisa dilakukan secara serentak.
Topik berikutnya menyinggung rencana Presiden Prabowo menyeleksi ulang calon pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Mahfud menyarankan agar Prabowo mempertimbangkan untuk memilih kembali dari daftar 20 besar yang telah diseleksi oleh panitia seleksi (pansel) sebelumnya. Menurut Mahfud, pendekatan ini akan menghasilkan pimpinan KPK yang lebih berkualitas, menghindari isu terkait pansel, dan menjamin seleksi yang lebih objektif.
Selain itu, Mahfud memberikan pendapat tentang kasus dugaan korupsi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terkait izin impor. Menurut Mahfud, dugaan pelanggaran hukum ini bukanlah hal sederhana. Kebijakan impor yang melanggar aturan atau memperkaya pihak tertentu dapat dianggap melanggar hukum, meskipun tidak ditemukan aliran dana langsung ke menteri yang bersangkutan.
“Kalau korupsi harus ada aliran dana ke diri sendiri, tidak akan ada kasus korupsi. Makanya undang-undang juga memuat ‘memperkaya orang lain atau korporasi’ sebagai bagian dari kriteria korupsi,” ujar Mahfud.
Mahfud berharap, penegakan hukum di era pemerintahan saat ini akan terus tegas tanpa pandang bulu. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Ia mengingatkan, keadilan harus ditegakkan secara merata. Jika ada tokoh besar yang ditersangkakan, maka tokoh lain yang memiliki kasus serupa juga harus diproses dengan adil.
Terakhir, Mahfud MD mendukung komitmen Prabowo dalam membangun pemerintahan yang bersih. Ada satu pernyatan yang menurut Mahfud adalah peringatan bahwa Prabowo akan menjaga ketat integritas jajarannya. Jika mereka terbukti melanggar, penegakan hukum yang tegas akan dilakukan tanpa ragu.
Mahfud berharap prinsip pemerintahan yang bersih ini benar-benar diterapkan. Menurutnya, masa 5 tahun pemerintahan Prabowo bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan hasil yang konkret, terutama dalam memberantas korupsi dan menyelesaikan kasus-kasus besar.
Pernyataan Mahfud MD mengungkap banyak hal yang perlu dibenahi. Pada artikel terdahulu Mahfud membahas soal perjalanan pejabat ke luar negeri yang terkesan boros. Kali ini soal penegakan hukum terhadap sindikat judi online yang melibatkan “orang dalam.
Dari sini kita bisa betapa penting penegakan hukum yang adil dan merata bagi para pejabat tinggi. Jika pemerintahan serius menangani kasus-kasus korupsi dan permasalahan birokrasi, maka cita-cita untuk membangun pemerintahan yang bersih dapat terwujud.(c@kra)
