MoneyTalk, Jakarta – Masih dalam diskusi di kanal YouTube Rhenald Kasali pada 8 November. Berikutnya Mahfud MD mengungkapkan pandangannya tentang keberlanjutan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, serta kritik dan kekhawatiran yang dirasakannya mengenai susunan kabinet Prabowo Subianto. Salah satu topik yang diangkat adalah pernyataan tentang mantan Menteri Tom Lembong yang dinilai sebagai titik awal untuk memulai penanganan kasus korupsi tertentu. Pernyataan Mahfud MD ini memicu spekulasi mengenai pentingnya sudut pandang politis dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh publik.
Menurut Mahfud MD, Tom Lembong mungkin saja terlibat dalam kasus yang meskipun terlihat benar secara hukum, justru menimbulkan kebingungan di mata publik. Tom Lembong yang pernah menjabat sebagai menteri di era Jokowi dikenal sebagai figur yang tak terlalu kontroversial. Namun, kenapa ia menjadi tokoh yang dijadikan sorotan awal pemberantasan korupsi? Menurut Mahfud, ini lebih karena pertimbangan politik daripada substansi hukumnya. Mahfud juga mempertanyakan mengapa beberapa menteri yang baru dilantik justru memiliki masalah di mata publik, menimbulkan keraguan akan komitmen kabinet Prabowo dalam memberantas korupsi.
Mahfud menyebut, proses pemberantasan korupsi dapat dimulai dari kasus yang terlihat “aman” secara hukum, tetapi memerlukan penyelidikan mendalam dari perspektif politik. Tom Lembong menjadi sorotan dan ini menurut Mahfud mengisyaratkan pendekatan baru dalam menangani kasus korupsi, yaitu dengan mengungkap isu-isu yang “tak sakral lagi”, namun mungkin berkaitan erat dengan pengaruh politik di kabinet.
Mahfud juga menyampaikan kritiknya terhadap beberapa menteri yang dinilai tidak profesional atau kurang memahami ketatanegaraan. Bahkan ada yang baru beberapa hari menjabat sudah terlibat dalam kontroversi publik. Ia meragukan apakah susunan kabinet saat ini dapat menjalankan visi Prabowo dalam memberantas korupsi dan memperkuat pemerintahan yang bersih.
Sebagai presiden yang baru terpilih, Prabowo menghadapi tekanan besar dari publik untuk menepati janjinya memberantas korupsi. Namun, Mahfud mengingatkan, langkah-langkah Prabowo bisa saja didasarkan pada strategi akomodatif yang menyatukan berbagai kelompok politik dalam satu kabinet yang “tidak terlalu seram lagi”. Artinya, jabatan menteri kini lebih terbuka bagi figur-figur yang bukan dari latar belakang militer atau birokrasi senior.
Menurut Mahfud, strategi Prabowo mungkin diarahkan untuk menjaga kestabilan politik, tetapi hal ini justru menimbulkan pertanyaan di Masyarakat. Apakah pemberantasan korupsi sungguh-sungguh menjadi prioritas atau sekadar retorika politik.
Dalam era politik yang dinamis, tantangan utama yang dihadapi oleh Prabowo dan kabinetnya adalah membuktikan kebijakan pemberantasan korupsi akan berjalan efektif. Mahfud menyatakan, meskipun Prabowo dikenal tegas dan memiliki nasionalisme yang kuat, tantangan terbesar baginya adalah menjaga agar kabinet tetap fokus pada pemberantasan korupsi tanpa terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu.
Lebih lanjut Mahfud menegaskan, masyarakat kini lebih kritis dalam mengamati komitmen pemerintah dan akan terus memantau tindakan kabinet, termasuk dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang menyeret pejabat negara.
Pernyataan Mahfud tentang perlunya memulai pemberantasan korupsi dari Tom Lembong membuka wacana baru tentang pendekatan politis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Baginya, persoalan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum tetapi juga soal keberanian untuk menguak struktur politis yang mempengaruhi pemerintahan.
Masyarakat tentu berharap agar Prabowo dan kabinetnya benar-benar mampu membuktikan bahwa visi mereka bukan sekadar retorika belaka, tetapi komitmen nyata dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan(c@kra)
