MoneyTalk,Jakarta – sekitar 20 orang rakyat Indonesia yang mewakili berbagai organisasi, praktisi, pemerhati, dan petani Pertanian Pangan dari seluruh Indonesia menyampaikan dukungan Swasembada Pangan, peningkatan kesejahteraan petani untuk Indonesia Sehat dalam acara RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR RI Fraksi PKB hari Senin, 2 Desember 2024.
“Kami sangat prihatin atas minimnya semangat juang pemerintah untuk mewujudkan Swasembada pangan yang sehat dan berkesinambungan. Hal yang sama juga dirasakan kurangnya keterpangilan jiwa Pancasila dari wakil rakyat untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Pertanian pangan.” kata Hasrat Tanjung, Inisiator RDP DPR RI SWASEMBADA PANGAN, PETANI SEJAHTERA INDONESIA SEHAT, sekaligus mewakili Jaringan Petani Persada Nusantara atau JPPN.
“Swasembada pangan tidak dapat ditawar-tawar, harus segera diwujudkan melalui berbagai cara yang konstitusional, misalnya meningkatkan produksi padi gogo untuk menutup defisit produksi beras +/ 5 Juta ton.” Pungkas Tonny Saritua Purba, Sp, Sekretaris Jenderal Forum Asta Cita Indonesia selaku Juru bicara sekaligus koordinaotr lapangan rombongan RDP DPR RI Fraksi PKB.
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Tidak ada kehidupan tanpa pangan. Ketersediaan pangan yang sehat dan berkesinambungan merupakan tiang utama penyangga berdiri atau runtuhnya negara. Pemenuhan pangan yang sehat dan berkesinambungan adalah bagian dari hak asasi manusia yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Penyelenggara negara umumnya dan pemerintah khususnya sebagai leading sector wajib melaksanakan amanat UUD 1945 guna mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, sehat, bermutu, bergizi, seimbang, adil, merata, dan berkesinambungan mulai dari tingkat perseorangan hingga tingkat seluruh bangsa Indonesia. Mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional.” Kata Santiamer Silalahi mewakili Perkumpulan Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA).
Lebih lanjut, ia menyampaikan, “bahwa pada tahun 1985 Indonesia pernah mengalami Swasembada beras, namun selang dua tahun kemudian, tahun 1987 hingga akhir tahun 2024 impor beras bukannya menurun, malah cenderung meningkat. Pasti ada yang tidak beres”.
Wilayah Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra dengan luas 8,3 juta km2, tediri dari 6,4 juta km2 perairan dan 1,9 juta km2 daratan. Indonesia memiliki sumber pangan yang melimpah dan beragam. Penduduk Indonesia dengan jumlah besar dan sumber daya alam yang melimpah merupakan modal sosial dan ekonomi bagi penyelenggara negara memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.
Petani dan keluarganya adalah garda terdepan di perdesaan sebagai mitra pemerintah mewujudkan pemenuhan pangan. Sebagai mitra, pemerintah berkewajiban mensejahterakan petani dan keluarganya melalui pendampingan, pelatihan, adanya jaminan di hari tua, dan keperluan lainnya yang mendukung produktifitas pertanian pangan.
Sejarah membuktikan, bahwa tercukupinya kebutuhan beras dan harga beras yang terjangkau membuat masyarakat menjadi tenang. Sebaliknya, kerawanan beras dan harga beras yang tidak terjangkau akan mengancam kestabilan keamanan, ekonomi, dan sosial politik.
Dari aspek regulasi, presiden Soeharto hanya menerbitkan empat Keputusan Presiden, dua instruksi Presiden, kemudian Menteri Pertanian menerbitkan satu keputusan Menteri, mampu menghantarkan Indonesia Swasembada Beras pada tahun 1985. Bandingkan sejak era reformasi tahun 1998, tidak kurang dari lima Undang-undang tentang Pertanian Pangan, lima Peraturan Pemerintah, satu Peraturan Presiden, dan tiga Peraturan Menteri Pertanian, belum juga mampu Swasembada Beras.
Dalam kaitan itulah, kami yang mewakili ratusan organisasi yang bergerak di bidang Pertanian pangan, mulai dari pemerhati, praktisi dan petani dari seluruh Indonesia mendukung penuh nomor 2 Asta Cita dari Presiden/Wakil Presiden RI, 2024-2029, Prabowo Subianto/ Gibran Rakabuming Raka, yaitu Kemandiran atau Swasembada pangan sesegera mungkin terwujud.
Kehadiran rombongan dalam acara RDP DPR RI dari Semua Fraksi untuk menyampaikan aspirasi dari ratusan organisasi yang bergerak di bidang Pertanian Pangan, mulai dari pemerhati, praktisi dan petani dari seluruh Indonesia, aspirasi tersebut berjudul PANCATURA (Lima Tuntutan Para Petani) :
Pertama, Tindak tegas setiap orang yang menghalangi Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Sehat
Kedua, Tingkatkan kesejahteraan Petani dan keluarganya (Melindungi, Memberdayakan, Uang Pensiun, Pengenaan PPN maksimun 5%);
Ketiga Subsidi untuk Pupuk Organik meningkat 10 % setiap tahunnya. Untuk Tahun Anggaran 2025, subsidi pupuk organic dialokasikan 40% dari total pagu anggaran subsidi pupuk.
Keempat, Kepastian harga. Ada hubungan pembeli semua produk pertanian pangan petani dengan harga marketable tetapi tidak mengurangi kesejahteraan petani dan keluarganya.
Kelima, Kemudahan petani memanfaatkan (tanpa harus memiliki) lahan ex HGU, lahan terlantar, dan lahan yang dikuasai negar;
Hasrat Tanjung mengatakan, RDP dengan DPR RI dari semua Fraksi, Komisi IV DPR RI akan berlanjut terus hingga berakhir audiensi dengan presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto.
