MoneyTalk, Jakarta – Semenjak tidak ada juga tindak lanjut konkrit dari pihak pemerintah yang mengatur regulasi transportasi online hingga sudah dua bulan berlalu semenjak para pengemudi transportasi online melakukan aksi damai demo besar ojol pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI.
Sekitar 50.000 pengemudi transportasi online secara gabungan R2 ojol, R4 driver online dan kurir online lintas platform aplikasi akan melakukan demo besar kembali pada Senin, 21 Juli 2025 dengan menamakan sebagai Korban Aplikator Kepung Istana Presiden dan Lumpuhkan Aplikasi Massal atau Offbid Massal Aksi 217 di Istana dan sebagian Jakarta, jelas Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono
Korban Aplikator sebagai pelaksana Aksi 217 menghimbau kepada masyarakat pengguna ojol, taxi online dan kurir online agar bersiap dan menyesuaikan kebutuhan transportasi pada Senin 21 Juli 2025 karena sebagian besar pengemudi online dan kurir online akan mogok massal.
Aksi 217 akan berlangsung lebih besar dari aksi-aksi sebelumnya sebagai bentuk akumulasi kekecewaan para pengemudi online dan kurir online atas tidak tegas dan tidak responsifnya Kementerian Perhubungan serta Menteri Perhubungan mewakili pemerintah dan Presiden Prabowo yang membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut bahkan membuat suatu keputusan kontra produktif yaitu menaikan tarif ojol hingga 15%, tutur Raden Igun Wicaksono
Patut dipertanyakan pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau pro kepada pebisnis aplikator sehingga 5 tuntutan dasar dari para pengemudi diabaikan berlarut-larut.
Adapun 5 tuntutan pada Aksi 217 Korban Aplikator adalah sebagai berikut, pertama, Negara Hadirkan UU Transportasi Online atau Peraturan pemerintah, kedua, Driver 90% Aplikator 10% sebagai Harga Mati, ketiga, pemerintah Buat Peraturan Tarif Antar Barang dan Makanan, dan keenamAudit Investigatif Aplikator, lanjut Raden Igun Wicaksono.
Maka untuk itu, Aksi 217 Korban Aplikator akan melakukan aksi kepung istana Presiden pada Senin 21 Juli 2025.
Karena Asosiasi sangat menyesalkan Menteri Perhubungan yang membiarkan Aksi 217 sampai harus terjadi dan menyasar kepada Presiden Prabowo sehingga masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkrit dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada bulan Mei 2025 lalu,pungkas Raden Igun Wicaksono.
