MoneyTalk, Jakarta – Latihan komando gabungan TNI di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, 20 November lalu, seharusnya hanya menjadi pameran kesiapan militer. Namun apa yang tersingkap di balik latihan itu justru jauh lebih besar: sebuah bandara tertutup, berdiri di dalam kawasan industri, beroperasi sejak 2019 tanpa Bea Cukai, tanpa Imigrasi, tanpa otoritas negara dan tak ada satu pun aparat yang mampu masuk.
Negara baru mengetahuinya setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turun langsung dan berkata tegas: “Tidak boleh ada negara di dalam negara.”
Edna Caroline Pattisina, peneliti pertahanan sekaligus Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, memecah seluruh absurditas ini dalam podcast Madilog. Ia menyebutkan jika benar sejak 2019 Indonesia membiarkan sebuah bandara beroperasi tanpa kendali negara, maka masalah Morowali bukan lagi sekadar soal tambang, tapi soal kedaulatan. Dan itu artinya ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang terjadi selama bertahun-tahun.
Menurut Edna, akar masalah ini sebenarnya kembali pada mandat presiden. Prabowo sejak 2014 sudah bicara soal “kebocoran-kebocoran besar”, terutama di sektor tambang ilegal. Karena itu Presiden memerintahkan TNI untuk latihan di daerah-daerah yang rawan tambang ilegal seperti Bangka Belitung dan Morowali.
Perintah sederhana, eksekusinya langsung untuk latihan perebutan pangkalan udara oleh Kopasgat di bandara milik PT IMIP, yang ternyata selama ini tertutup sepenuhnya dari negara.
Edna menyebut fakta paling mengejutkan bandara itu tidak memiliki otoritas Indonesia sama sekali.
Tidak ada Bea Cukai.
Tidak ada Imigrasi.
Tidak ada pemda.
Tidak ada aparat yang bisa masuk.
Pertanyaannya jelas, bagaimana mungkin sebuah bandara swasta bisa beroperasi tanpa negara selama lima tahun? Mengapa polisi, Bea Cukai, Imigrasi, Pemda, bahkan Kementerian ESDM tidak pernah atau tidak bisa bertindak?
Edna menutupnya dengan kalimat yang lebih menusuk: “Kita tidak tahu, apakah mereka diam… atau memang tidak bisa apa-apa.”
Yang membuat kecurigaan semakin dalam adalah potensi tekanan. Tekanan dari perusahaan? Tekanan dari Jakarta? Atau dari kepentingan investor asing? Semuanya mungkin, karena sampai hari ini tidak ada yang bisa memberi jawaban jujur, tanya Edna
IMIP bukan kawasan kecil lebih dari 4.000 hektar. Kawasan vital dengan tenaga kerja asing yang cukup besar, didominasi pekerja dan manajemen dari Tiongkok. Dan kini terbukti mereka memiliki bandara yang aparat negara pun tidak bisa masuki.
Dari kacamata pertahanan, Edna menyebut ancaman nyata, keluar masuk barang dan orang tanpa pengawasan adalah lubang kedaulatan yang fatal. Jika kita tidak tahu apa yang masuk, kita juga tidak tahu apa yang keluar. Apakah benar hanya nikel? Atau ada teknologi, sensor, perangkat militer, bahkan muatan berbahaya? Tidak ada yang tahu, karena negara selama bertahun-tahun tidak punya mata di sana.
Edna mengingatkan, Indonesia berada di tengah perebutan pengaruh dua kekuatan raksasa: Amerika dan Cina.
Wilayah Indonesia yang didominasi laut menjadi jalur strategis perebutan ruang kendali. Fakta bahwa di Morowali wilayah dekat alur laut internasional, dekat jalur kapal selam, dekat rute drone bawah laut ada bandara tertutup tanpa otoritas, membuat situasi jauh lebih serius dari sekadar pelanggaran administratif.
Ia mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu Indonesia pernah menemukan drone bawah laut milik Cina di Selayar, namun pemerintah ketika itu memilih diam. Drone kecil itu mampu memetakan kontur laut, salinitas, arus, dan celah untuk persembunyian kapal selam. Jika alat sekecil itu saja bisa lolos tanpa diketahui, apalagi aktivitas lewat bandara tertutup yang tidak pernah diperiksa?
Latihan gabungan TNI adalah sinyal keras. Show force, sekaligus ultimatum negara kembali hadir, dan Morowali tidak lagi boleh menjadi zona abu-abu.
Namun Edna memperingatkan bahwa show force tidak cukup. Setelah sorotan kamera hilang, yang harus menguasai lapangan bukan lagi TNI, tapi Bea Cukai, Imigrasi, Pemda, dan aparat-aparat sipil yang sejak 2019 “menghilang”.
Ia menutup dengan peringatan paling penting: jangan sampai publik terpukau pada narasi heroik, tetapi kenyataan kemudian kembali melemah. Bandara tertutup itu harus dibuka. Harus ada otoritas negara masuk. Harus ada pengawasan. Dan harus ada investigasi menyeluruh, siapa yang memberi izin? siapa yang menutup mata? dan siapa yang selama lima tahun membiarkan kedaulatan Republik Indonesia bocor begitu saja?
Morowali bukan sekadar skandal industri. Ini adalah skandal kedaulatan.
Dan untuk pertama kalinya, negara akhirnya mengakuinya.
