MoneyTalk, Jakarta – Aktivis NU Islah Bahrawi melontarkan kritik keras terhadap arah pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya yang beredar luas di media sosial, Islah menilai rezim saat ini menunjukkan gejala serius kemunduran demokrasi dan penggerusan amanat Reformasi 1998.
Islah menyoroti sejumlah indikasi yang menurutnya mencerminkan menguatnya kembali watak otoritarian negara. Mulai dari aktivis yang dipenjara, konten kreator kritis yang diintimidasi hingga ke rumah, hingga wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dinilai membuka ruang intervensi kekuasaan pusat.
“Aktivis masuk penjara. Konten kreator kritis diintimidasi sampai ke rumah. Kepala daerah kemungkinan ‘diorder dari atas’ lewat DPRD,” kata Islah di akun media sosialnya, Rabu (31/12/2025).
Ia juga mengkritik rencana pembentukan 140 batalyon tentara tambahan, yang menurutnya menjadi sinyal kuat militerisasi ruang sipil. Dalam pandangannya, militer tak lagi sekadar alat pertahanan negara, melainkan berpotensi hadir di hampir semua sektor kehidupan publik.
“Militerisasi akan ada di mana-mana. Supremasi sipil dibuntungi perlahan. Polisi jadi ‘pramuka’,” ujarnya dengan nada satire.
Tak hanya sektor keamanan, Islah menilai arah kebijakan politik dan ekonomi nasional tampak tidak memiliki pijakan yang jelas dan berpotensi menciptakan ketidakpastian jangka panjang. Ia menyebut situasi ini sebagai kondisi berbahaya bagi demokrasi yang telah diperjuangkan melalui Reformasi.
Dalam pernyataan penutupnya, Islah secara tegas memisahkan posisinya dari para pendukung pemerintah saat ini.
“Makan tuh pemerintahan yang elu dukung habis-habisan! Gua? Gua coblos 16 persen. Dan gua bangga bukan bagian dari kalian yang ikut serta memundurkan amanat Reformasi dan Demokrasi.”
