MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, melontarkan kritik keras terhadap wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan kemunduran demokrasi dan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang diperjuangkan sejak era reformasi.
Dalam pernyataannya di Bandung, Sabtu (10/1/2026), Rizal mengingatkan kembali perjuangan panjang reformasi yang melahirkan Pilkada langsung sebagai manifestasi hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Ia bahkan menyinggung pengalaman pribadinya saat masih menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, ketika memilih walk out sebagai bentuk protes atas mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
“Pilkada langsung adalah hasil perjuangan berdarah-darah reformasi. Hak rakyat itu tidak boleh dikebiri apalagi dirampok kembali dengan dalih apa pun,” tegas Rizal.
Rizal menilai alasan pemborosan anggaran, maraknya politik uang, dan potensi konflik yang dijadikan dasar mengubah Pilkada menjadi pemilihan oleh DPRD sebagai dalih yang menyesatkan. Menurutnya, jika Pilkada diserahkan kepada DPRD, justru politik uang akan “dilokalisasi” di ruang dewan dan semakin sulit diawasi publik.
“Money politics tidak hilang, tapi dipusatkan. Penggendutan kepentingan bisa berjalan lebih intensif dan tertutup,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan sikap sejumlah partai politik yang mendukung Pilkada melalui DPRD, di antaranya Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, dan NasDem. Rizal menyebut sikap tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi dan reformasi.
Rizal berharap masih ada partai politik yang konsisten mempertahankan Pilkada langsung demi menghormati asas kedaulatan rakyat. Ia secara khusus menantang PDIP dan PKS untuk menunjukkan perlawanan nyata terhadap wacana Pilkada oleh DPRD.
“Jika memang tinggal satu, PDIP sekalipun, tetap harus berjuang maksimal. Bila perlu, lakukan walk out sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” katanya.
Menurut Rizal, wakil rakyat sejatinya adalah pengartikulasian suara rakyat, bukan sebaliknya. Ia mengingatkan bahwa anggota DPRD dipilih dengan amanah, bukan untuk menciptakan jurang yang semakin dalam antara rakyat dan wakilnya.
Dalam kritik paling tajamnya, Rizal menyebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah berubah menjadi “Konspirasi Indonesia Mundur”. Ia menilai partai politik yang mendukung Pilkada oleh DPRD justru berperan merusak tatanan demokrasi yang sehat.
“Partai politik berubah menjadi racun demokrasi. Pilkada di ruang DPRD adalah simbol kembalinya pembantaian atas demokrasi,” tegasnya.
Rizal pun menyerukan agar rakyat tidak diam dan berani melakukan “walk out” secara moral dari sistem politik yang dinilai membungkam dan menjajah kedaulatan rakyat.
“Walk out adalah sikap untuk menjaga martabat dan kemuliaan. Demokrasi harus diselamatkan sebelum benar-benar mati,” pungkasnya.
