MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menyampaikan kritik keras terhadap kondisi bangsa yang dinilainya semakin kehilangan arah. Ia menegaskan, rakyat Indonesia kini hidup dalam kelelahan kolektif akibat ketidakpastian, kegaduhan politik tanpa henti, serta konflik berkepanjangan yang berakar dari pengabaian nilai-nilai dasar bernegara.
Menurut Sutoyo, persoalan bangsa tidak berdiri sendiri, melainkan bermula dari hulu yang rusak hingga berdampak ke hilir. Ia menyoroti amputasi Pancasila dalam praktik bernegara serta perubahan konstitusi dari UUD 1945 ke UUD 2002 yang dinilainya telah menggeser ruh kedaulatan rakyat.
“Rakyat tidak pernah mendapatkan ketenangan. Hidup dipaksa terlibat dalam percekcokan tanpa ujung, sementara dasar negara justru ditinggalkan,” tegas Sutoyo, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai Indonesia saat ini sangat membutuhkan kepala negara berkarakter negarawan, bukan sekadar pemimpin administratif atau komunikator politik. Sosok yang dibutuhkan, kata dia, adalah pemimpin yang tegas namun bijaksana, berani mengambil risiko demi kepentingan nasional, serta menegakkan hukum secara adil—bukan penuh retorika dan janji kosong.
Sutoyo merinci kriteria kepala negara ideal yang dibutuhkan bangsa, antara lain:
1. Pemimpin berintegritas dan jujur, berani berdiri di atas kebenaran meski menghadapi tekanan besar.
2. Fokus pada kerja nyata untuk rakyat, bukan terseret kepentingan kelompok, apalagi tunduk pada kekuatan modal.
3. Visioner dan adaptif, mampu mencerdaskan bangsa, membangun kemandirian ekonomi dan teknologi, serta membawa Indonesia kompetitif di panggung global tanpa bergantung pada negara lain.
4. Negarawan pemersatu, yang mampu merawat keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila sebagai benteng utama.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi genting, menghadapi apa yang disebutnya sebagai “perang nirkontak” (non-contact warfare)—perang pemikiran, ideologi, politik, dan ekonomi yang tidak menggunakan senjata konvensional, namun sangat mematikan bagi kedaulatan negara.
“Perang modern tidak lagi diukur dari kemenangan militer. Ini perang pemikiran dan pengaruh. Ironisnya, justru banyak pejabat negara di semua level mudah diajak kompromi untuk menjual kedaulatan,” ujarnya.
Mengutip peringatan para pendiri bangsa, Sutoyo menegaskan bahwa Indonesia sejak awal telah diingatkan sebagai negara yang sangat rawan perpecahan dan penjajahan gaya baru—bahkan lebih kejam dari era kolonial.
Dalam konteks kepemimpinan nasional saat ini, Sutoyo secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai hingga kini Prabowo belum menunjukkan sikap kepala negara yang negarawan dan masih terlihat gamang dalam mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan negara.
“Yang muncul justru pemimpin picik, kerdil, tanpa keteguhan hati merawat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Negara ini tidak butuh pemimpin yang ikut arus, apalagi menjadi antek asing,” pungkasnya.
Sutoyo mengingatkan, tanpa kepemimpinan yang kuat, jujur, dan berdaulat, Indonesia berisiko kehilangan jati diri serta masa depannya sebagai bangsa merdeka.
