MoneyTalk, Jakarta – Akademisi dan pengamat kebijakan publik Yanuar Nugroho melontarkan kritik keras terhadap wacana pemanfaatan komoditas seperti tebu, sawit, dan jagung sebagai solusi cepat untuk produksi bahan bakar minyak (BBM). Kritik tersebut disampaikan melalui unggahannya di media sosial X yang merespons pemberitaan dari Kompas.com terkait optimisme pemerintah mengenai swasembada energi.
Dalam unggahannya, Yanuar mempertanyakan logika di balik gagasan bahwa komoditas pertanian tersebut dapat langsung menjadi pengganti BBM dalam waktu singkat.
“Ini serius? Lha kan tebu, sawit, jagung gak bisa langsung diperas jadi BBM? Ini krisis, pak,” tulis Yanuar dalam unggahannya, Selasa (10/3/2026).
Ia juga menyampaikan keheranan terhadap pihak-pihak yang memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan energi. Menurutnya, gagasan tersebut menunjukkan adanya miskonsepsi mengenai proses produksi energi berbasis biofuel yang sebenarnya membutuhkan teknologi, investasi, serta waktu yang panjang.
“Siapa sih pembisik atau penasehatnya? Betul-betul tidak masuk akal,” tulisnya lagi dalam unggahan tersebut, seraya meminta maaf atas nada emosional yang digunakannya.
Pernyataan Yanuar muncul sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan optimisme bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan BBM melalui potensi sumber daya alam domestik, termasuk komoditas pertanian yang dapat diolah menjadi bioenergi.
Namun menurut sejumlah pengamat energi, proses mengubah komoditas seperti tebu atau jagung menjadi bioetanol maupun sawit menjadi biodiesel tidaklah sederhana. Dibutuhkan infrastruktur kilang biofuel, rantai pasok industri, serta kebijakan yang konsisten agar program tersebut dapat berjalan efektif.
Selain itu, sebagian analis juga mengingatkan bahwa penggunaan komoditas pangan sebagai bahan bakar berpotensi memicu persoalan baru, seperti tekanan terhadap harga pangan dan perubahan penggunaan lahan.
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berpotensi memicu krisis energi, perdebatan mengenai strategi ketahanan energi Indonesia pun kembali mencuat di ruang publik. Kritik dari kalangan akademisi seperti Yanuar Nugroho menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak hanya membutuhkan optimisme, tetapi juga perencanaan teknis yang matang dan realistis.
