MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengungkapkan kondisi ekonomi Indonesia yang kian mengkhawatirkan.
Dalam diskusi di Forum Keadilan TV, Bhima menyoroti masalah struktural yang semakin menekan masyarakat, terutama generasi muda, di tengah kebijakan ekonomi yang gagal menanggulangi akar persoalan.
Bhima menegaskan bahwa realitas lapangan kerja saat ini kian suram.Lapangan Kerja Semakin Sulit, 109 Juta Pekerja di Bawah Upah Minimum
“Masyarakat, anak-anak muda itu sebenarnya merasakan cari kerja semakin sulit. Kalaupun ada pekerjaan, sebagian besar di sektor informal, dengan upah tidak pasti dan jam kerja lebih panjang. Saat ini ada sekitar 109 juta orang yang bekerja di bawah upah minimum provinsi se-Indonesia,” jelasnya.
Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan betapa tidak adanya jaminan kesejahteraan, bahkan bagi lulusan perguruan tinggi.
“Banyak sarjana yang akhirnya bekerja sebagai ojek online atau bahkan bekerja tanpa bayaran, kembali membantu usaha keluarga. Itu bentuk pekerjaan yang tidak berkualitas,” tambahnya.
Utang Menggunung, Bayi Lahir Tanggungkan Rp32 Juta,
Bhima juga mengungkapkan fakta mencengangkan terkait beban utang negara.
“Setiap bayi yang lahir hari ini otomatis menanggung kurang lebih Rp32 juta utang. Belum punya NPWP, tapi sejak membeli popok dan susu formula, orang tuanya sudah membayar PPN,” ujarnya.
Menurut data yang ia paparkan, pemerintah setiap tahun harus membayar bunga dan pokok utang sebesar Rp1.350 triliun. Situasi ini semakin berat karena banyak proyek infrastruktur yang dibiayai utang justru bermasalah, meninggalkan beban besar pada keuangan negara maupun BUMN.
Kebijakan Gagal: Korupsi, Perizinan Rumit, hingga Industri Gulung Tikar
Bhima menilai akar persoalan ekonomi Indonesia bukan semata faktor eksternal, tetapi dominan dari dalam negeri:
Korupsi struktural yang tidak kunjung diberantas.
Perizinan usaha rumit dan praktik pungli yang merajalela.
Industri manufaktur padat karya gulung tikar, termasuk perusahaan besar seperti Sritex.
Startup digital yang semula dijanjikan sebagai masa depan kini banyak bermasalah: fraud, scam, bahkan pendirinya kabur ke luar negeri.
Pertanian yang semestinya jadi penyelamat justru semu karena anggaran tidak efektif.
“Jadi 60% masalah datang dari dalam negeri, hanya 40% dari faktor eksternal seperti perang dagang, permintaan global turun, atau konflik geopolitik,” papar Bhima.
Solidaritas Sosial, Satu-Satunya Penopang Ekonomi,
Bhima menilai yang membuat Indonesia masih bisa bertahan bukanlah kebijakan pemerintah, melainkan solidaritas sosial masyarakat.
“Underground economy yang menyelamatkan kita adalah warung kecil, usaha mikro, ultra mikro yang saling tolong-menolong. Ini yang menopang saat pandemi, bukan pemerintah,” tegasnya.
Indonesia bahkan memiliki Giving Index (indeks berbagi) terbaik di dunia, menjadi bukti bahwa gotong-royong rakyat lebih berfungsi daripada strategi ekonomi formal pemerintah.
Macetnya Tangga Sosial, Kekayaan Terkonsentrasi, Masalah serius lain adalah macetnya mobilitas sosial.
“Dulu anak dari keluarga miskin bisa naik kelas ke menengah. Sekarang tangga sosial macet. Bahkan kelas menengah makin menyusut dan jatuh ke miskin, sementara kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kepemilikan 50 juta rakyat,” ungkap Bhima.
Hal ini menunjukkan ketimpangan struktural yang kian parah, membuat kisah sukses anak dari keluarga miskin masuk perguruan tinggi justru dianggap fenomena langka.
Pemerintah Dinilai Gagal Menjalankan Agenda Ekonomi, Bhima menilai berbagai program pemerintahan Prabowo, mulai dari pembangunan rumah, koperasi desa, hingga target energi terbarukan, tidak dijalankan dengan serius. Banyak program top-down yang sekadar seremonial dan gagal memberi solusi nyata.
“Kesalahan terbesar kabinet ekonomi adalah tidak berbasis kajian teknokratis, melainkan politik balas budi kepada partai dan relawan. Konsolidasi politik lebih diutamakan ketimbang kinerja,” tegasnya.
Ia bahkan menyindir koordinasi antarmenteri ekonomi di bawah Menko Perekonomian sebagai “seperti hamster yang berputar di roda kebijakan lama dijual ulang seolah baru, tapi tidak menyelesaikan masalah.”
wajah krisis struktural ekonomi Indonesia: utang menumpuk, lapangan kerja menyusut, ketimpangan meningkat, dan kebijakan gagal menyentuh akar persoalan. Sementara itu, rakyat kecil dengan solidaritas sosialnya justru menjadi penopang utama agar ekonomi Indonesia tetap bertahan di tengah badai.
