MoneyTalk, Jakarta – Ribuan anggota Gladiator serentak menggeruduk Gedung KPK Kamis siang hingga sore 2 Oktober 2025 kemaren. Massa yang terdiri dari para tokoh koalisi sipil dan 42 aliansi organisasi kemasyarakatan yang bergabung dalam Gladiator yang di koordinir oleh Ajat Maslahat sebagai kordinator Aksi, secara keseluruhan mendesak KPK untuk mengungkap dan mengadili Mantan Presiden Jokowi dan kroninya.
Mantan Menag Yakult, Gubernur Sumut Bobby Nasution dan para pelaku kejahatan korupsi sektor pertambangan dan energy yang ditaksir merugikan uang negara ribuan Trilyun setiap tahun juga banyak di sebut agar di ungkap secepatnya.
Hadir para tokoh koalisi sipil antara lain Prof Taufik Bahaudin, Rizal Fadillah, Sunarko, Kurnia, Sugeng Waras, Roy Suryo, Ruslan Button, Beathor Suryadi, Said Didu, Edy Mulyadi, Marwan Batubara, Dhio Suharmunastrie dan belasan aktivis bergantian menyuarakan orasinya mendesak penuntasan banyaknya kasus korupsi pemerintahan Jokowi.
Disela sela sela aksi Gladiator, Ketua Umum DPP APIB ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit), Erick Sitompul kepada media mengingatkan pimpinan KPK harus serius dan konsisten menjalankan tugas kenegaraan yang mereka emban dalam pemberantasan korupsi.
Erick yang hadir mengamati aksi Gladiator bersama Dr. Memet Hakim ( Unpad), Buyung SH ( UI Watch ) juga mengingatkan bahwa KPK itu di beri mandat dan wewenang yang full power dengan 3 Undang Undang hasil reformasi yakni UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor , UU No 30 Tentang Komisi Pemberantasan Tipikor dan terakhir di beri wewenang lebih kuat pada revisi UU No. 19 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2019, sehingga KPK wajib melaksanakan amanat tersebut se optimalnya.
KPK semestinya mengungkap kasus kasus korupsi besar yang dilapor masyarakat . Presiden Prabowo juga telah terang benderang mengangkat ke publik adanya manipulasi keuangan di kalangan pejabat BUMN, juga ada se ribuan tambang ilegal di sektor tambang timah di Bangka Belitung dan terdapat 3,2 juta ha areal perkebunan sawit dengan penyelewengan hutan negara yang merugikan ribuan Trilyun per tahun.
Kita berharap KPK melaksanakan law enforcement lebih kencang dengan menangkap aspirasi rakyat dan sinyal Prabowo tersebut sehingga tidak perlu ada ribuan para aktivis yang mendatangi gedungnya seperti kemaren.
Erick juga mengingatkan di era awal 2000 an hingga priode kepemimpinan KPK akhir 2019 yang di pimpin bergantian oleh Antasari Azhar, Abraham Samad dan Agus Raharjo KPK menunjukkan kiprah membanggakan rakyat dengan pengungkapan berbagai kasus kasus besar dan menyeret banyak pejabat negara, pimpinan parpol dan pengusaha ke pengadilan.
Kita berharap KPK bangkit kembali dan melupakan masa suram atas insiden ketua KPK Firli Bahuri terkait kasus korupsi Menteri Pertanian Yasin Limpo dengan mengungkap cepat kasus kasus korupsi yang menghancurkan perekonomian bangsa kita, ungkap Erick
