MoneyTalk, Jakarta – Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, kembali melontarkan kritik tajam terhadap upaya reformasi di tubuh Polri. Dalam podcast Super Don yang tayang di Nusantara TV pada Rabu (15/10), Susno menyebut langkah pembentukan tim reformasi Polri oleh Kapolri maupun Presiden berpotensi menjadi “reformasi setengah jalan”.
“Sekarang masalahnya timnya ini lucu juga. Kapolri bentuk sendiri, Presiden juga mulai membentuk. Lah, ketuanya dari internal juga, produk dari institusi yang mau direformasi. Itu seperti jeruk minum jeruk,” ujar Susno dengan gaya satir khasnya.
Menurutnya, reformasi Polri hanya akan berhasil bila menyentuh akar persoalan bukan sekadar formalitas atau seremonial pembentukan tim. Ia menilai, yang dibutuhkan bukan tim besar penuh teori, tetapi langkah nyata dan tegas dalam memperbaiki sistem serta perilaku di tubuh kepolisian.
“Kita enggak perlu naskah akademik setebal ini. Presiden juga enggak bakal baca. Cukup satu halaman, bahkan cukup WA saja asal isinya jelas,” ucapnya disambut tawa pembawa acara, Don Bosco Selamun.
Kembalikan Hak Prerogatif Presiden
Susno menyoroti bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri seharusnya kembali menjadi hak prerogatif Presiden, tanpa campur tangan lembaga politik.
“Kalau pengangkatan Kapolri harus persetujuan DPR, nanti tim kasak-kusuk politiknya mulai jalan. Ada titipan partai, ada lobi-lobi. Itu harus ditutup,” tegasnya.
Ia juga menolak wacana menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu karena berisiko menyeret institusi kepolisian dalam kepentingan politik praktis.
“Polri paling tepat di bawah Presiden. Kalau di bawah menteri, nanti warnanya ikut warna partai. Jadi tambah repot,” kata mantan perwira tinggi yang dikenal kritis itu.
Usul Bentuk Lembaga Pengawas Super
Susno mengusulkan agar lembaga pengawasan Polri diperkuat dengan kewenangan besar hingga ke daerah, bukan hanya sebatas simbolis seperti sekarang.
“Kompolnas sekarang cuma lima orang, ngawasi 450 ribu polisi. Enggak mungkin! Bentuk lembaga pengawas yang super, bisa periksa, bisa rekomendasikan pemecatan kalau perlu,” tegasnya.
Ia mencontohkan, jika Kapolri melakukan pelanggaran, lembaga pengawas harus bisa langsung mengusulkan pemberhentian kepada Presiden.
Reformasi Harus Mulai dari Elit
Menurut Susno, reformasi Polri tak bisa dilakukan bila orang-orang yang berada di pucuk pimpinan masih sama.
“Enggak mungkin reformasi berhasil kalau orangnya masih itu-itu juga. Elit-elitnya sudah gagal, ya pensiun aja. Biar adik-adik yang muda dan bersih yang lanjut,” ujarnya.
Bahkan, ia menyebut perlu ada “revolusi kecil” di level elit Polri agar perubahan benar-benar terasa.
“Kalau revolusi besar ya berat, tapi ganti elitnya dulu. Itu realistis,” tambahnya.
Tak Hanya Polri yang Harus Direformasi
Menutup pembicaraan, Susno memperluas kritiknya ke seluruh aparat penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan KPK.
“Kalau kita mau jujur, bukan hanya polisi yang perlu direformasi. Mahkamah Agung juga, 1 triliun dan 51 kg itu baru yang ketahuan. Semua aparat hukum harus dibenahi,” tandasnya.
Dengan nada reflektif, ia menegaskan bahwa reformasi sejati tak cukup dengan wacana.
“Kalau mau baik ya harus berani berubah. Kalau enggak, ya begini-begini terus.”
dengan tawa dan candaan ringan Susno bersama Don Bosco, diselingi slogan khas program Super Don Super Opini: “Polisi kuning, dalamnya manis.”
