MoneyTalk, Jakarta – Peneliti Utama Politik Badan Riset Nasional (BRIN) Profesor Siti Zuhro mengungkap isi pembicaraan dalam pertemuannya bersama sejumlah tokoh di rumah Presiden Prabowo.
Apa saja yang dibicarakan? Adakah komitmen yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto? Apakah akan ada pergantian pucuk pimpinan Polri dalam waktu dekat?
Mengawali percakapan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Prof Siti Zuhro menjawab keinginan tahu publik situasi gambarannya, ia menyebutkan Presiden Prabowo duduk di tengah menghadap para tamu, di sebelah kanannya berderet duduk Syafrie Syamsuddin, Said Didu, Hersubeno Arief dan Syahganda Nainggolan. Kemudian di sisi kiri duduk Siti Zuhro, Zaky Makarim, Susno Duadji dan Abraham Samad. Suana cair, nyaman.
“Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto merupakan pertemuan yang sehat, nawaitunya memang ingin memberikan sumbangsih pemikiran. Ingin menunjukkan juga bahwa kita punya empati negara ini kalau sedang tidak baik-baik saja, kita juga konsen,” kata Siti Zuhro di Forum Keadilan, 6/2/2026.
Berkaca dari kepemimpinan sebelumnya, bagaimana mengelola sumber-sumber kekayaan alam Indonesia, yang telah terjadi penyimpangan, distorsi, akumulatif, korupsi bahkan masyarakat menilai bukan korupsi lagi tetapi merampok. Pasal 33 UUD’45 itu menjadi dipersoalkan dalam pertemuan tersebut apakah dikelola secara benar, sebesar-besarnya untuk kemaslahan masyarakat? Dan hal itu tidak terjadi.
“Bagaimana sekarang niatan yang luar biasa, yang juga disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo pasal 33 UUD45 untuk segera dieksekusi,” kata Siti Zuhro.
Eksekusi harus segera dilakukan mengingat tenggang waktu periodesasi kepemimpinan Presiden Prabowo 5 tahun, dan sisanya hanya untuk kompetisi kontestasi pemilu berikutnya. Dan ini sudah 1,5 tahun waktunya Presiden Prabowo tidak panjang. Tahun 2027 mulai tahapan pemilu, partai-partai termasuk Presiden ketua partai akan terkonsentrasi.
Kunci Indonesia untuk berhasil membangun atau menegakkan apapun harus dari hukum. Betul-betul masyarakat ingin menyaksikan Presiden Prabowo mengeksekusi penegakkan hukum secara konsistensi tinggi. Ini yang ditunggu masyarakat luas.
“Jangan sampai Bapak Presiden Prabowo dalam mengeksekusi dari akumulasi persoalan- persoalan perampokan di ranah hukum jangan ada yang menakut-nakuti,” kata Siti Zuhro.
“Yang harus segera dieksekusi, yang paling penting penegakkan hukum, koruptor, oligarki yang sudah menyelewengkan, menyimpangkan penggunaan kekayaan negara kita. Tidak boleh dibiarkan,” tandasnya.
Ditanya memangnya ada yang menakut-nakuti Presiden Prabowo?
“Jangan-jangan seperti itu. Itu yang seharusnya oleh bapak Presiden Prabowo diberikan tangkalan bahwa rakyat akan mendukung Pak Presiden,” jawab Siti Zuhro.
Pertanyaan Margi Syarif host Forum Keadilan, Kegelisahan apa yang disampaikan Presiden?
“Siapapun yang merasa terancam sudah mulai berulah dengan ancamannya itu, apapun bisa mendeligitimasi kekuasan Presiden Prabowo,” jawab Siti Zuhro.
Jadi melalui agar kepercayaan publik menurun. Publik harus diberikan asupan informasi yang benar bahwa Presiden tidak sendirian dalam memberantas korupsi, kejahatan besar, perampokan di ranah hukum. Harus ditunjukkan karena memang Pilpres dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat maka libatkan rakyat.
Margi Syarif menanyakan apakah sempat terlontar dari Presiden Prabowo bahwa dia ditakut-takuti?
“Sempat terlontar, saya ini sebetulnya ditakut-takuti. Lalu kita bilang : ” Tidak perlu takut, Bapak adalah RI-1 kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Bapak Presiden punya Otoritas, punya fasilitas, punya rakyat dan sebagainya. Siapapun yang menghalang-halangi Indonesia menjadi maju dan rakyat sejahtera patut menjadi musuh bersama rakyat,” tutur Siti Zuhro.
Kemudian Prof Siti Zuhro ditanya siapa yang berani menakut-nakuti Presiden?
“Itu yang tidak disebutkan, tapi kita sudah bisalah menduga, bisa memprediksi siapa itu, ” jawabnya.
“Dan sempat juga disebutkan hanya sedikit kelompok atau jumlah orang menguasai modal atau kekayaan alam Indonesia ini. Sedikit saja, apakah berkaitan dengan yang sedikit itu?
Lalu ditanya apakah ada kekuasaan ekonomi yang menakut-nakuti Presiden Prabowo?
“Tidak terlontar seperti itu. Tapi bapak Presiden sempat dalam presentasinya menjabarkan tentang program-program pembangunannya itu yang berkaitan dengan ekonomi itu sempat terlontar bahwa hanya sedikit jumlah orang yang menguasai modalitas kekayaan Indonesia,” jelas Prof Siti Zuhro.
Jadi memang timpang. Maka lanjut Siti Zuhro, jumlah kemiskinan rakyat Indonesia sulit untuk diberantas karena ada monopoli-monopoli yang luar biasa oleh oligarki dan itu menjadi pengetahuan umum tentang oligarki yang menguasai modalitas Indonesia.
Ditanya selanjutnya, sebagai Presiden dengan ditakut-takuti oleh kekuatan ekonomi, apa yang sudah dan akan dilakukan Presiden Prabowo.
“Beliau tidak gentar seperti dalam sambutan-sambutan banyak hal, tidak takut apapun untuk rakyat akan dihadapi,” jawab Siti Zuhro.
Disinggung anjloknya Indeks harga saham gabungan itu bisa dibaca sebagai salah satu serangan terhadap pemerintah.
“Iya, antara ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan bahwa semua kebijakan itu adalah keputusan politik. Demikian juga di dunia usaha. Tidak mungkin tidak dikaitkan dengan politik
Menurut Siti Zuhro, maka apapun kegiatan ekonomi itu masih akan bersinggungan langsung dengan politik dan dibenturkan. Tekad Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi untuk menegakkan hukum itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau internally ada resistensi.
Lebih jauh Siti Zuhro mengungkapkan sebagaimana diketahui sejak awal pembentukan kabinet bukan pilihan Presiden Prabowo. Jumlah 100 menteri, yakni Menteri, wakil menteri dan badan-badan. Maka ini yang bisa secara internal menjadi kendala tersendiri.
Lebih jauh Siti Zuhro mengungkapkan sebagaimana diketahui sejak awal pembentukan kabinet bukan pilihan Presiden Prabowo. Jumlah 100 menteri, yakni Menteri, wakil menteri dan badan-badan. Maka ini yang bisa secara internal menjadi kendala tersendiri.
Presiden Prabowo berharap program MBG, Koperasi Desa dimana membangun Indonesia dari bawah. Disadarinya bayak tantangan dan kendala tetapi harus berhasil.
Di pertemuan tersebut tidak bahas masalah MBG tetapi pemberantasan korupsi, reformasi polri, penegakkan hukum. Apakah Pansel Reformasi Polri akan berhasil. Apa yang terjadi, dirasakan masyarakat. Maka ini yang perlu dilakukan contoh penegakkan hukum. Ketika Presiden Prabowo mengatakan bahwa negara yang maju itu Menjalankan sistem sentralisasi.
“Percakapan yang sangat menarik bagi saya. Berarti desentralisasi sistemnya tidak maju, susah maju nanti. Back and white akan seperti itu,” kata Siti Zuhro.
Siti Zuhro mengatakan Presiden Prabowo tahu semua apa yang terjadi di masyarakat, podcast-podcast, ia on. Terbukti Presiden merespon apa yang disampaikan para tokoh. Yang intinya Presiden Prabowo “on”.
Menjadi konsern saat ini adalah pergantian pucuk pimpinan Kapolri. Tidak bisa hanya mereformasi sistem tanpa mengganti pimpinan Polri. Ini menjadi pertimbangan Presiden Prabowo yang sangat serius apalagi diucapkan dengan sangat serius.
