MoneyTalk, Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang resmi dimulai hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan posisi MUI sebagai “Tenda Besar” umat Islam. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, Ketua Umum MUI periode 2014–2015, dalam pernyataannya menjelang pelaksanaan Munas.
Menurut Din Syamsuddin, MUI sejak awal telah menjalankan fungsi sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim. Namun ia mengakui masih adanya dominasi organisasi tertentu dalam kepengurusan, yang membuat MUI belum sepenuhnya mencerminkan kebersamaan umat Islam.
“Jika MUI masih didominasi oleh organisasi tertentu, maka MUI belum kaffah dalam menjalankan misi rahmatan lil ‘alamin dan belum berfungsi fauqal jami’ walil jami’ berada di atas dan untuk semua golongan,” kata Din, Kamis (20/11/2025).
Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015–2020 itu menekankan bahwa susunan kepengurusan MUI ke depan harus lebih inklusif. Ia mengusulkan agar seluruh unsur umat Islam, terutama Ketua Umum dari sekitar 70 ormas Islam, masuk dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan. Selain itu, jika Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI berasal dari organisasi tertentu, maka Ketua Dewan Pertimbangan idealnya dari organisasi lain.
“Jangan ada dominasi. Struktur kepengurusan harus mencerminkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan umat,” ujarnya. Ia juga menilai posisi wakil ketua umum perlu diisi oleh perwakilan dari berbagai ormas agar MUI benar-benar menjadi wadah bersama.
Din menegaskan, tantangan umat Islam saat ini semakin besar dan kompleks sehingga MUI dituntut tampil sebagai problem solver sekaligus penghela lokomotif keumatan dan kebangsaan. Untuk itu, MUI harus menghadirkan change leadership dan memiliki kemampuan manajemen perubahan yang kuat.
Terkait hubungan MUI dengan negara, Din mengingatkan pentingnya menjaga peran sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah—pelayan umat dan mitra strategis pemerintah. Menurutnya, MUI perlu mendukung pemerintah yang bekerja dengan benar, namun harus berada di garis depan melakukan amar ma’ruf nahi munkar jika pemerintah menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai agama.
“Jika pemerintah salah atau menyeleweng, ulama harus berada di shaf terdepan,” pungkas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005–2015 itu.
