MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai kehadiran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 bukan sekadar agenda formal kelembagaan, melainkan penegasan arah konsolidasi politik nasional.
Menurut Amir, agenda yang disampaikan Dasco melalui akun Facebook pribadinya menunjukkan bahwa parlemen sedang memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas negara, terutama di tengah tekanan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik internasional, serta meningkatnya tuntutan perlindungan sosial di dalam negeri.
“Dasco sedang menunjukkan bahwa DPR bukan hanya panggung politik, tetapi juga instrumen stabilisasi negara. Ada pesan kuat bahwa parlemen harus hadir dalam urusan fiskal, perlindungan hukum, hingga perlindungan kelompok rentan,” ujar Amir Hamzah, Kamis (23/4/2026).
Ia menyoroti agenda pertama terkait penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 oleh BPK RI sebagai sinyal penting penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
“Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, pengawasan fiskal menjadi sangat krusial. Negara tidak boleh bocor. Ketika BPK masuk dalam forum tertinggi parlemen, itu adalah pesan bahwa akuntabilitas menjadi prioritas,” katanya.
Amir juga menilai pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban memiliki dimensi strategis dalam memperkuat legitimasi negara hukum.
“Perlindungan saksi dan korban bukan hanya isu hukum biasa, tetapi menyangkut keberanian negara melindungi warga yang berhadapan dengan kekuasaan, mafia, maupun jaringan kepentingan besar. Ini soal keberanian negara berdiri di pihak rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga disebut Amir sebagai langkah politik yang memiliki makna sosial dan simbolik yang besar.
“Selama ini pekerja rumah tangga sering berada di ruang abu-abu perlindungan hukum. Ketika DPR membahas ini di tingkat keputusan, itu menandakan negara mulai serius mengakui kerja domestik sebagai bagian dari sistem ketenagakerjaan nasional,” jelasnya.
Menurut Amir, posisi Dasco dalam dinamika ini sangat penting karena ia bukan hanya tokoh parlemen, tetapi juga figur yang memiliki pengaruh besar dalam komunikasi politik nasional.
“Dasco dikenal sebagai operator politik yang senyap tetapi efektif. Ketika ia menampilkan momentum ini secara terbuka, itu bukan sekadar dokumentasi kegiatan, tetapi sinyal bahwa ada kerja besar konsolidasi kelembagaan antara DPR, pemerintah, dan lembaga negara lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pidato penutupan masa persidangan oleh Ketua DPR RI juga menjadi indikator bagaimana elite politik membaca arah semester politik berikutnya.
“Ini bukan hanya penutupan sidang, tapi penataan strategi menghadapi semester politik selanjutnya. Tahun 2026 adalah masa transisi penting menuju konfigurasi besar nasional 2029. Semua elite sedang membaca peta,” kata Amir.
Amir menegaskan, di tengah situasi global yang penuh tekanan—mulai dari perang dagang, konflik energi, hingga ancaman perlambatan ekonomi—parlemen harus menjadi jangkar stabilitas nasional.
“Dan Dasco memahami itu. Ia tahu politik hari ini bukan soal gaduh, tetapi soal menjaga negara tetap bekerja. Itu yang sedang ia kirimkan lewat pesan sederhana di Facebook pribadinya,” pungkasnya.
