MoneyTalk, Jakarta – Pengamat kebijakan publik di bidang politik dan hukum, Damai Hari Lubis, melontarkan kritik tajam terkait isu yang berkembang mengenai rencana Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang disebut akan melaporkan tokoh reformasi Amien Rais ke aparat penegak hukum.
Menurut Damai, jika informasi tersebut benar, maka langkah itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap sejarah politik Indonesia, khususnya peran besar Amien Rais dalam momentum Reformasi 1998.
“Kalau benar itu terjadi, berarti ada kekeliruan dalam membaca sejarah. Amien Rais bukan sekadar tokoh biasa, ia bagian dari kelahiran reformasi,” ujar Damai dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
Damai menilai, seorang pejabat publik, terlebih menteri, seharusnya menunjukkan kualitas kepemimpinan melalui kinerja nyata, bukan dengan merespons kritik secara represif. Ia mengingatkan bahwa tindakan terhadap para pengkritik justru berpotensi menimbulkan stigma negatif di ruang publik.
“Seorang menteri idealnya fokus pada kerja dan hasil. Jangan sampai publik menilai ada kecenderungan anti kritik,” tambahnya.
Selain itu, Damai juga menyoroti fenomena “take down” terhadap sejumlah konten video di platform digital seperti YouTube. Ia menyebut langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan pers, kebebasan berekspresi, serta nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
“Jika penurunan konten dilakukan tanpa transparansi dan dasar yang kuat, ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan jurnalistik,” tegasnya.
Lebih jauh, Damai melihat dinamika ini sebagai bagian dari eskalasi politik yang berpotensi terus memanas menjelang Pemilihan Presiden Indonesia 2029. Ia memprediksi akan muncul pertarungan politik yang semakin terbuka antara dua kekuatan besar nasional.
Menurutnya, konfigurasi politik bisa berubah drastis apabila Prabowo Subianto mengambil langkah strategis berbeda, seperti mencari pasangan calon lain atau bahkan menghambat langkah Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi mendatang.
“Jika skenario itu terjadi, maka pertarungan politik akan sangat sengit, bahkan bisa melibatkan polarisasi antara kubu Joko Widodo dan Prabowo,” jelasnya.
Tak hanya itu, Damai juga membuka kemungkinan munculnya kekuatan politik baru sebagai alternatif. Ia menyebut adanya potensi “kekuatan ketiga” yang ingin memotong dominasi politik satu dekade terakhir.
“Kekuatan baru ini bisa menjadi penyeimbang, terutama jika publik menginginkan perubahan arah politik nasional,” pungkasnya.
