MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDIP Guntur Romli angkat suara terkait dihentikannya pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” di sejumlah tempat. Menurutnya, penghentian pemutaran film tersebut justru memunculkan pertanyaan besar tentang ketakutan terhadap fakta dan realitas yang terjadi di Papua.
Dalam pernyataannya, Guntur Romli menilai film “Pesta Babi” bukanlah film hiburan biasa, melainkan dokumentasi sosial yang merekam kenyataan kehidupan masyarakat adat Papua yang menghadapi tekanan akibat kerusakan lingkungan dan konflik perebutan ruang hidup.
“Pemutaran film ‘Pesta Babi’ dihentikan di beberapa tempat. Aneh. Ada yang takut pada film. Ada yang terancam. Siapa dan mengapa?” kata Guntur Romli, Senin (11/5/2026).
Ia menegaskan, “Pesta Babi” bukan film horor, bukan film porno, dan bukan pula karya fiksi yang dibangun dari imajinasi sutradara. Film tersebut, kata dia, justru menyajikan potret nyata yang selama ini jarang mendapat ruang dalam percakapan publik nasional.
“Film itu merekam tangis hutan yang roboh, menangkap suara masyarakat adat yang tersisih. Ini adalah realitas yang berdarah-darah di tanah Papua. Tapi mengapa kebenaran justru dianggap ancaman?” lanjutnya.
Menurut Guntur Romli, penghentian pemutaran film dokumenter semacam itu berpotensi melukai prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Dalam negara demokrasi, kata dia, ruang diskusi terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan seharusnya dibuka selebar-lebarnya, bukan justru dibatasi.
Ia menilai karya dokumenter memiliki fungsi penting sebagai medium kritik sosial sekaligus pengingat bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.
Pernyataan Guntur Romli juga memantik perhatian publik di media sosial. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, pegiat lingkungan, dan kelompok mahasiswa menilai penghentian pemutaran film dokumenter dapat menimbulkan kesan adanya upaya membungkam narasi alternatif terkait situasi di Papua.
Di sisi lain, polemik ini kembali memperlihatkan bahwa isu Papua masih menjadi persoalan sensitif di ruang publik Indonesia. Konflik kepentingan antara investasi, eksploitasi sumber daya alam, keamanan, dan hak masyarakat adat terus menjadi perdebatan panjang yang belum menemukan titik temu.
Film dokumenter sendiri selama ini kerap menjadi medium untuk menyampaikan suara kelompok-kelompok marginal yang jarang mendapat perhatian media arus utama. Karena itu, penghentian pemutaran sebuah film dokumenter sering kali memunculkan pertanyaan mengenai batas kebebasan berekspresi di Indonesia.
Bagi Guntur Romli, yang paling penting bukan sekadar soal film diputar atau tidak, tetapi keberanian bangsa ini menghadapi kenyataan.
“Kalau fakta saja ditakuti, lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah?” ujarnya.
