MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang, memaparkan sejumlah kelemahan dan tantangan yang dinilai masih membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai kritik yang muncul dari lawan politik maupun kelompok oposisi perlu dicermati secara serius sebagai bagian dari proses demokrasi dan evaluasi kebijakan publik.
Dalam catatannya bertanggal 30 Mei 2026, Hatta mengidentifikasi sedikitnya 12 isu utama yang menjadi sorotan terhadap pemerintahan Prabowo, mulai dari persepsi kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya hingga efektivitas program-program unggulan yang menyerap anggaran besar.
Menurut Hatta, salah satu kritik yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Persepsi ini muncul karena masih banyak tokoh era Jokowi yang menduduki posisi strategis di kabinet serta tetap berjalannya konfigurasi politik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagian pendukung perubahan menilai Prabowo belum sepenuhnya mandiri dalam menentukan arah pemerintahannya,” ujar Hatta.
Selain itu, ukuran kabinet yang besar juga menjadi sasaran kritik. Kabinet yang gemuk dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pemborosan anggaran, konflik kepentingan, serta memperlambat proses pengambilan keputusan.
Di bidang hukum dan penegakan aturan, Hatta mencatat masih adanya keraguan publik terhadap konsistensi pemberantasan korupsi dan reformasi institusi penegak hukum. Sebagian kelompok reformis menilai pengaruh oligarki lama masih cukup kuat sehingga mengurangi optimisme terhadap agenda perubahan.
Sorotan berikutnya tertuju pada program-program populis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, subsidi pangan, dan koperasi desa. Program-program tersebut dinilai membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang.
“Jika pertumbuhan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan, maka program-program populis berisiko menjadi beban bagi APBN,” katanya.
Program MBG sendiri menjadi salah satu fokus utama kritik. Hatta menyebut sejumlah kalangan mempertanyakan keberlanjutan program yang membutuhkan anggaran ratusan triliun rupiah. Selain persoalan pembiayaan, terdapat pula risiko kebocoran anggaran, korupsi pengadaan, permainan vendor, hingga masalah kualitas makanan yang berpotensi merusak citra program.
Di sisi lain, sebagian ekonom menilai MBG lebih bersifat populis dibandingkan reformasi struktural yang menyasar peningkatan produktivitas, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Kritik lain yang muncul adalah potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan negara jika program bantuan sosial tidak dibarengi dengan penguatan kemandirian ekonomi,” jelasnya.
Terkait program koperasi desa, Hatta menilai skeptisisme publik tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masa lalu. Banyak koperasi yang gagal berkembang karena lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta praktik korupsi di tingkat pengurus.
Karena itu, menurutnya, keberhasilan koperasi desa sangat bergantung pada reformasi manajemen dan sistem pengawasan yang kuat.
Dalam bidang politik dan demokrasi, Hatta juga mencatat munculnya persepsi mengenai kecenderungan militeristik yang dilekatkan kepada Prabowo. Latar belakang militer Presiden serta kedekatan dengan aparat keamanan memunculkan kekhawatiran dari sebagian kalangan aktivis bahwa ruang demokrasi dapat menyempit.
“Walaupun belum tentu benar secara faktual, persepsi tersebut tetap hidup dalam sebagian kelompok oposisi dan masyarakat sipil,” katanya.
Kritik lain yang cukup sering muncul adalah terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Sebagian masyarakat mempertanyakan manfaat langsung dari aktivitas diplomasi internasional di tengah berbagai persoalan ekonomi domestik seperti harga kebutuhan pokok dan ancaman pemutusan hubungan kerja.
Menurut Hatta, tantangan utama pemerintah adalah menjelaskan kepada publik bahwa hasil diplomasi internasional umumnya bersifat jangka panjang dan tidak selalu langsung dirasakan masyarakat.
Sementara itu, isu Board of Peace (BOP) dan hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat juga menjadi bahan perdebatan. Sebagian kelompok oposisi dan kelompok Islam-politik mengaitkan aktivitas diplomasi internasional Prabowo dengan dugaan kedekatan terhadap agenda geopolitik Barat.
Namun Hatta menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat bukti resmi yang menunjukkan perubahan sikap Indonesia terhadap Palestina maupun normalisasi hubungan dengan Israel.
“Posisi resmi Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak mengakui Israel,” tegasnya.
Meski demikian, isu Palestina tetap menjadi persoalan yang sangat sensitif dalam politik Indonesia. Karena itu, setiap langkah diplomasi yang melibatkan negara-negara Barat sering kali memunculkan beragam interpretasi politik.
Pada akhirnya, Hatta menilai tidak semua kritik terhadap pemerintahan Prabowo dapat dianggap sepenuhnya benar. Sebagian merupakan kritik yang rasional dan layak diperdebatkan, sementara sebagian lainnya masih berada pada level persepsi, kekhawatiran, atau pertarungan narasi politik.
Menurutnya, isu yang paling penting untuk mendapat perhatian pemerintah adalah keberlanjutan fiskal program MBG, efektivitas koperasi desa, reformasi aparat penegak hukum, pengawasan terhadap potensi korupsi proyek besar, serta efektivitas diplomasi luar negeri.
“Secara objektif, kelemahan terbesar Prabowo bukan terletak pada slogan nasionalismenya, melainkan pada kemampuan eksekusi birokrasi, pembiayaan program besar, pengawasan korupsi, konsistensi reformasi, dan komunikasi publik,” ujar Hatta.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo pada akhirnya akan ditentukan oleh implementasi kebijakan, transparansi, dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Apakah Prabowo akan dikenang sebagai pemimpin transformasi nasional atau sekadar pemimpin populis dengan proyek-proyek besar, semuanya akan ditentukan oleh hasil yang mampu diwujudkan pemerintahannya,” pungkasnya.
