MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, bukan sekadar agenda diplomatik rutin antarnegara sahabat. Di balik bahasa resmi mengenai kerja sama pertahanan, transfer teknologi, dan modernisasi alutsista, tersimpan pesan geopolitik yang jauh lebih besar: Indonesia sedang memperkuat posisi strategisnya di tengah pertarungan pengaruh global di kawasan Indo-Pasifik.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pertemuan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo tengah menjalankan strategi diplomasi pertahanan multi-poros yang lebih aktif, realistis, dan berorientasi jangka panjang.
Menurut Amir Hamzah, hubungan Jakarta-Paris kini telah melampaui sekadar hubungan pembeli dan penjual senjata. Relasi itu berkembang menuju kemitraan strategis yang menyentuh aspek teknologi, industri pertahanan, hingga kalkulasi geopolitik kawasan.
“Ini bukan lagi sekadar transaksi alutsista. Ini adalah pembangunan arsitektur strategis baru Indonesia dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).
Dalam perspektif intelijen geopolitik, kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi pusat gravitasi politik global. Persaingan Amerika Serikat dan China semakin tajam, sementara negara-negara Eropa mulai meningkatkan keterlibatan mereka di kawasan tersebut.
Prancis, kata Amir Hamzah, memiliki kepentingan langsung di Indo-Pasifik karena masih mempunyai wilayah teritorial dan kekuatan militer permanen di kawasan itu, termasuk di Samudra Hindia dan Pasifik Selatan. Karena itu, Paris membutuhkan mitra strategis regional yang stabil, berpengaruh, dan memiliki posisi geografis penting seperti Indonesia.
Sementara bagi Indonesia, memperkuat hubungan dengan Prancis memberikan beberapa keuntungan strategis sekaligus.
Pertama, diversifikasi sumber persenjataan dan teknologi militer. Indonesia tidak ingin terlalu bergantung pada satu kekuatan besar tertentu. Dengan memperluas kerja sama bersama Prancis, Indonesia memiliki ruang manuver diplomatik yang lebih fleksibel.
Kedua, peningkatan kualitas modernisasi pertahanan nasional. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai memasuki fase modernisasi militer besar-besaran, mulai dari pengadaan jet tempur, kapal selam, radar, hingga sistem pertahanan udara.
Ketiga, kerja sama dengan Prancis membuka peluang transfer teknologi dan penguatan industri pertahanan domestik yang selama ini menjadi kelemahan utama Indonesia.
“Prabowo tampaknya memahami bahwa kekuatan pertahanan modern bukan hanya membeli senjata, tetapi membangun kemandirian industri pertahanan nasional,” kata Amir Hamzah.
Amir Hamzah menilai langkah Prabowo mempererat kerja sama pertahanan dengan Prancis juga menunjukkan perubahan paradigma strategis Indonesia.
Jika sebelumnya diplomasi pertahanan Indonesia cenderung bersifat pasif dan administratif, kini arah kebijakan mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih antisipatif terhadap ancaman global.
Menurutnya, ancaman masa depan tidak lagi hanya berbentuk perang konvensional, tetapi juga perang siber, perebutan sumber daya, konflik teknologi, hingga ketegangan jalur perdagangan internasional.
Dalam konteks itu, Indonesia membutuhkan mitra yang mampu membantu percepatan transformasi teknologi pertahanan nasional.
“Prabowo sedang membangun fondasi pertahanan jangka panjang. Ia membaca bahwa ancaman abad ke-21 jauh lebih kompleks dibanding masa lalu,” ujarnya.
Amir Hamzah melihat kerja sama dengan Prancis juga memiliki dimensi simbolik yang penting. Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta bukan sekadar objek perebutan pengaruh global, melainkan aktor independen yang mampu menentukan arah strategisnya sendiri.
Pertemuan Prabowo-Macron juga dinilai mengirim pesan penting kepada kawasan Asia Tenggara dan komunitas internasional.
Indonesia ingin tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang tetap menjaga prinsip bebas aktif, tetapi pada saat bersamaan aktif membangun kapasitas pertahanan modern.
Dalam analisa intelijen geopolitik, langkah Indonesia mendekati Prancis juga bisa dibaca sebagai upaya memperluas jaringan kekuatan di luar poros tradisional Amerika Serikat-China.
Prancis dipandang memiliki posisi unik karena meski bagian dari NATO dan Barat, Paris sering memainkan diplomasi yang lebih independen dibanding Washington.
Karena itu, hubungan Indonesia-Prancis memiliki ruang strategis yang lebih fleksibel dan tidak terlalu dibebani rivalitas ideologis global.
“Prancis melihat Indonesia sebagai jangkar stabilitas Asia Tenggara, sedangkan Indonesia melihat Prancis sebagai pintu masuk teknologi dan dukungan strategis Eropa,” jelas Amir Hamzah.
Selain pertahanan, pembahasan mengenai IEU-CEPA juga dianggap penting dalam konteks geopolitik ekonomi global.
Amir Hamzah menilai perang modern saat ini tidak hanya soal kekuatan militer, tetapi juga perebutan pengaruh ekonomi, energi, dan rantai pasok teknologi.
Karena itu, penguatan hubungan ekonomi dengan negara-negara Eropa menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional.
Menurutnya, Prabowo tampak memahami bahwa ketahanan nasional masa depan harus dibangun melalui kombinasi kekuatan militer, ekonomi, teknologi, dan diplomasi internasional.
“Ini bukan diplomasi jangka pendek. Ini desain geopolitik jangka panjang Indonesia,” katanya.
Amir Hamzah melihat era pemerintahan Prabowo berpotensi membawa perubahan besar dalam orientasi geopolitik Indonesia.
Jika selama ini Indonesia lebih banyak memainkan peran normatif sebagai mediator regional, kini Indonesia mulai memperkuat dirinya sebagai kekuatan strategis yang aktif membangun pengaruh.
Langkah mempererat hubungan pertahanan dengan Prancis menjadi salah satu indikasi bahwa Jakarta ingin tampil lebih percaya diri dalam percaturan global.
Dalam dunia yang semakin multipolar dan penuh ketidakpastian, Indonesia dinilai tidak lagi cukup hanya mengandalkan posisi geografis dan populasi besar. Indonesia harus memiliki daya gentar strategis, kemampuan teknologi pertahanan, serta jejaring internasional yang kuat.
“Pertemuan Prabowo dan Macron di Paris bukan hanya soal diplomasi bilateral. Itu adalah bagian dari proses reposisi geopolitik Indonesia menuju kekuatan regional yang lebih diperhitungkan,” pungkas Amir Hamzah.
