MoneyTalk.id, Jakarta – Praktisi hukum Munarman melontarkan pernyataan tajam mengenai peta politik menuju Pemilu 2029. Ia menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara hukum tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029.
Menurut Munarman, persoalan hukum yang melekat pada dokumen atau keterangan terkait Gibran dapat menjadi penghalang apabila digunakan sebagai dasar pencalonan pada Pilpres 2029.
“Kalau Gibrannya saya pastikan secara hukum tidak bisa maju. Gibran di 2029 enggak bisa nyalon karena ini palsu, ini keterangannya. Ini enggak bisa digunakan,” kata Munarman dalam sebuah perbincangan politik di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Selasa (25/8/2026).
Ia bahkan menilai apabila dokumen tersebut kemudian diganti, justru akan menimbulkan persoalan hukum baru.
“Justru kalau dia mengganti ini berarti ini betul-betul bermasalah,” ujarnya.
Munarman juga menyoroti posisi Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya menjadi pihak yang menanggung beban hukum dan politik dari pemerintahan saat ini.
Ia menilai mantan Presiden Joko Widodo telah membangun sejumlah “pagar perlindungan” politik sehingga Gibran dapat berada di posisi Wakil Presiden, sementara konsekuensi politik pemerintahan lebih banyak berada di pundak Prabowo.
“Itulah pintarnya Jokowi dan Gibran. Gibran jadi wapres. Tapi yang tanggung jawab hukum dan politik ada pada Prabowo,” kata Munarman.
Menurutnya, pola kemenangan politik yang melibatkan Jokowi dan jejaring pendukungnya telah terjadi dalam beberapa kontestasi pemilu.
Munarman kemudian mengaitkan hal tersebut dengan kemungkinan pertarungan politik berikutnya pada 2029.
Munarman juga menyoroti munculnya sejumlah kelompok relawan yang secara khusus mendukung Gibran setelah Pilpres 2024.
Ia mengatakan sebagian relawan yang sebelumnya mengatasnamakan diri sebagai relawan Prabowo-Gibran kemudian membelah diri dan membentuk kelompok yang lebih berfokus pada Gibran.
“Pasca Pilpres 2024, sejumlah organ relawan yang semula menyebut diri sebagai relawan Prabowo-Gibran membelah diri. Sebagian berkumpul membentuk hanya menjadi relawannya Gibran,” ujarnya.
Menurut Munarman, perkembangan tersebut tidak lagi sekadar menunjukkan dukungan terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden, tetapi mulai mengarah pada pembangunan infrastruktur politik hingga tingkat paling bawah.
Ia menyinggung adanya rekrutmen anggota masyarakat yang disebut mulai menyentuh struktur pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, bahkan RW dan RT.
“Ini menunjukkan begitu ambisiusnya Gibran untuk meraih kursi kepresidenan 2029,” kata Munarman.
Namun, Munarman mengingatkan bahwa persoalan politik 2029 tidak semata-mata mengenai apakah Gibran dapat mencalonkan diri atau tidak.
Menurut dia, pertanyaan yang lebih besar justru menyangkut kemungkinan Prabowo kembali bertarung dalam Pilpres 2029.
“Pertanyaannya bukan apakah Gibran bisa maju atau tidak. Apakah Prabowo bisa melanjutkan bertarung lagi 2029? Pertanyaannya kan begitu,” ujarnya.
Munarman kemudian menyinggung kemungkinan penggunaan dekrit sebagai salah satu jalan keluar apabila terjadi persoalan politik besar.
“Kalau Prabowo mau kembali ke dasar, jalan keluar dia adalah dekrit. Wilayah pertarungannya di situ,” kata Munarman.
Ia kemudian membandingkan dekrit Presiden Soekarno dengan dekrit yang pernah dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Menurut Munarman, dekrit Soekarno berhasil karena memperoleh dukungan TNI dan Polri, sementara langkah Gus Dur gagal karena tidak mendapatkan dukungan dari kedua institusi tersebut.
Pernyataan Munarman tersebut menambah panas perdebatan mengenai arah politik nasional menjelang Pemilu 2029. Munculnya jaringan relawan yang secara terbuka membangun struktur dukungan hingga tingkat bawah dinilai menjadi salah satu indikator bahwa kontestasi politik 2029 mulai dipersiapkan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.
