MoneyTalk, Jakarta – Pada tayangan Cokro TV yang disiarkan pada Rabu (09/10), Muhammad Qodari, yang dikenal sebagai seorang analis politik terkemuka, menyampaikan pandangan mendalam tentang kondisi demokrasi di Indonesia serta tantangan yang dihadapi pemerintahan dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi dan efektivitas.
Dalam wawancara tersebut, Qodari, yang akrab dipanggil “Mr. Q,” menekankan bahwa meskipun tingkat partisipasi pemilih tidak selalu tinggi, hal tersebut tidak dapat dijadikan indikator penurunan demokrasi. Ia juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga stabilitas politik dan teknokrasi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Demokrasi dan Partisipasi Pemilih, Qodari memulai dengan menyoroti bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tidak selalu menunjukkan ketidaksetujuan terhadap sistem demokrasi. Ia membandingkan situasi ini dengan negara-negara maju, di mana partisipasi pemilih mungkin hanya sekitar 60%, namun demokrasi tetap dianggap legitimate.
Qodari menegaskan bahwa Indonesia tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat, dengan semakin banyaknya partai politik yang bermunculan dan berpartisipasi dalam pemilu. Kondisi ini, menurutnya, adalah bukti bahwa Indonesia masih memberikan ruang kebebasan politik yang besar bagi warganya.
Ia juga menyebutkan bahwa meskipun ada partai yang mungkin tidak dipilih oleh masyarakat, hal itu tidak berarti sistem demokrasi sedang melemah.
“Orang bisa mengkritik pemerintah setiap hari tanpa ada tindakan represif,” ujar Qodari, menekankan bahwa ruang kebebasan berpendapat adalah salah satu fondasi utama demokrasi Indonesia.
Tantangan Bonus Demografi, Salah satu isu utama yang disampaikan oleh Qodari adalah tantangan bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa bonus demografi membawa potensi besar, tetapi juga risiko besar apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup. Jika tidak ada lapangan kerja, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi, dengan meningkatnya angka pengangguran yang bisa memicu masalah sosial seperti kriminalitas dan penyalahgunaan obat-obatan.
Qodari menegaskan bahwa untuk menciptakan lapangan kerja, diperlukan investasi yang signifikan, dan hal ini memerlukan pembangunan infrastruktur yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Infrastruktur fisik, seperti jalan dan jembatan, adalah langkah awal yang krusial untuk mendukung masuknya investasi dan menciptakan peluang ekonomi bagi generasi mendatang.
Peran Politik dalam Pembangunan, Dalam wawancara ini, Qodari juga membahas tentang pentingnya dukungan politik dalam jumlah besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan, undang-undang, APBN, dan APBD semuanya membutuhkan persetujuan dari DPR. Tanpa koalisi besar yang solid di parlemen, sulit bagi eksekutif untuk melaksanakan program-program pembangunan yang direncanakan.
Qodari juga menyinggung tentang koalisi politik yang sering dianggap sebagai bentuk “kartel politik” oleh para pengkritik. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi multi-partai seperti Indonesia, konsolidasi politik adalah hal yang wajar dan diperlukan untuk mencapai efektivitas pemerintahan.
“Ini adalah keseimbangan antara demokrasi dan teknokrasi,” tegasnya.
Dilema Demokrasi vs Pemerintahan yang Efektif: Menanggapi diskusi mengenai dilema antara demokrasi dan efektivitas pemerintahan, Qodari menyebutkan bahwa di beberapa negara, seperti Tiongkok, efektivitas pemerintahan tinggi namun tidak ada demokrasi.
Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi pemimpin Indonesia adalah bagaimana menavigasi demokrasi yang hidup, dengan sistem multi-partai, sekaligus mencapai pemerintahan yang efektif. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan kebutuhan untuk mencapai stabilitas serta pembangunan.
Situasi ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi Indonesia di era demokrasi modern. Meskipun demokrasi tetap menjadi “satu-satunya permainan yang berlaku,” ada kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan dengan efektivitas pemerintahan guna mengatasi berbagai tantangan teknokratis, seperti bonus demografi dan middle-income trap.
Qodari mengajak masyarakat untuk tidak hanya fokus pada aspek demokrasi, tetapi juga memperhatikan pentingnya pembangunan yang efektif dan stabilitas politik demi masa depan Indonesia yang lebih baik.c@kra)
