MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah tulisan yang diterima oleh MoneyTalk pada Kamis (26/09), Muhammad Johansyah, seorang anggota Kelompok Ahli Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), menekankan perlunya penghentian pendekatan keamanan di Papua. Ia menyampaikan bahwa pendekatan tersebut selama ini telah terbukti gagal meredam konflik dan justru memperburuk keadaan, terutama dengan banyaknya korban jiwa yang terus bertambah.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 memberikan arahan kepada 43 institusi sipil dan militer, baik di pusat maupun daerah, untuk mengambil pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi di Papua. Sayangnya, implementasi Inpres ini belum berjalan optimal. Tindakan militer yang masih mengutamakan langkah-langkah koersif cenderung menimbulkan eskalasi kekerasan, bukan penyelesaian konflik.
Konflik di Papua, menurut para peneliti resolusi konflik, dikategorikan sebagai internal conflict, yakni pertentangan yang dipicu oleh faktor domestik, di mana kekerasan bersenjata melibatkan negara dan kelompok-kelompok bersenjata. Data dari Januari 2010 hingga Maret 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 2.118 korban jiwa tercatat dalam konflik Papua, dengan rincian 1.654 orang mengalami luka-luka dan 464 orang meninggal dunia. Konflik ini paling terasa di daerah seperti Intan Jaya, Puncak, Yakuhimo, Pegunungan Bintang, dan Nduga.
Inpres No. 9 Tahun 2020 dirancang sebagai upaya untuk mengalihkan pendekatan keamanan menuju kesejahteraan melalui pembangunan yang lebih humanistik. Sayangnya, implementasi instruksi ini di lapangan belum maksimal. Sektor pendidikan, yang menjadi salah satu pilar utama dalam Inpres tersebut, belum menunjukkan hasil optimal. Padahal, pendidikan adalah kunci untuk menciptakan kesadaran dan memberdayakan masyarakat Papua dalam jangka panjang.
Menurut Johansyah, saat ini yang diperlukan bukanlah pendekatan koersif dari militer, tetapi pendekatan yang lebih cerdas, humanis, dan melibatkan masyarakat lokal secara aktif.
Dalam upaya Humanistik Melalui Dialog Damai, Johansyah menggarisbawahi pentingnya dialog damai yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Papua. Pendekatan keamanan tidak lagi relevan dan hanya akan memperburuk kondisi. Sebagai gantinya, upaya untuk mengedepankan pendekatan humanistik perlu segera diterapkan, dengan fokus pada penyelesaian masalah hak asasi manusia (HAM) dan mengakhiri diskriminasi terhadap masyarakat Papua.
Pendekatan budaya melalui multi-track diplomacy juga menjadi salah satu langkah yang diusulkan. Ini melibatkan tokoh-tokoh adat, pemuka agama, serta masyarakat sipil Papua dalam proses dialog. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki pengaruh di tanah Papua, pemerintah diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Membangun Perdamaian, Negara Harus Hadir, menurut data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja terdapat 81 peristiwa kekerasan bersenjata dari total 114 peristiwa yang terjadi di Papua. Banyaknya insiden ini semakin menegaskan bahwa perdamaian di Papua bukanlah sesuatu yang bisa ditunda. Sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan dan pemerintahan di Papua, negara harus benar-benar hadir dan menunjukkan komitmen terhadap perdamaian.
Peran pemerintah, terutama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, sangat penting. Namun, keamanan ini tidak boleh lagi didefinisikan sebagai keamanan militeristik. Sebaliknya, pemerintah harus mempromosikan keamanan berbasis kesejahteraan, di mana dialog, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama.
Mengakhiri konflik di Papua memerlukan perubahan paradigma yang mendasar. Pendekatan keamanan militer telah gagal dan kini saatnya pemerintah beralih pada pendekatan yang lebih humanistik. Dialog damai, keterlibatan tokoh-tokoh adat dan agama, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah langkah yang sangat mendesak untuk diambil. Jika ini berhasil dilakukan, Papua tidak hanya akan menjadi wilayah yang damai, tetapi juga berkembang pesat dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan.(c@kra)
