MoneyTalk, Jakarta – Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), media sosial dipenuhi oleh kampanye pencitraan positif yang dirancang untuk menyoroti capaian pemerintahan selama satu dekade terakhir.
Mardigu Wowiek dalam video yang diunggah pada kanal YouTube-nya, menggambarkan bahwa sejak awal Oktober 2024, tagar-tagar seperti #TerimaKasihPakJokowi dan #KerjaanNyataJokowi ramai di platform X (dahulu Twitter) serta media sosial lainnya seperti Facebook, TikTok, dan YouTube. Kampanye ini digambarkan sebagai bentuk narsistik dari seorang pemimpin yang, menurut Mardigu, berusaha mempertahankan popularitasnya sebelum akhirnya lengser dari jabatan.
Data yang dibagikan Mardigu menunjukkan bahwa tagar #TerimaKasihPakJokowi telah digunakan lebih dari 11.000 kali Sementara tagar #KerjaanNyataJokowi disebutkan mencapai hampir 4.400 kali. Secara keseluruhan, menurut analisisnya, kampanye ini telah mencapai volume keterlibatan lebih dari 140 juta kali di empat media sosial utama, yang dikendalikan oleh hampir 2.892 akun. Mardigu menyatakan, banyak dari akun-akun ini adalah akun anonim, selain dari akun milik pemerintah atau relawan Projo yang dikerahkan untuk mendukung narasi pencitraan tersebut.
Ketua Umum Projo sendiri bahkan mengakui keterlibatan pihak pemerintah dalam mendukung kampanye ini. Pencitraan melalui media sosial ini, yang sebagian besar memamerkan keberhasilan pembangunan infrastruktur dan program-program ekonomi, telah diarahkan langsung oleh Jokowi dengan memanfaatkan kementerian dan lembaga untuk mengkampanyekan hasil-hasil positif selama pemerintahannya.
Video-video yang memuat narasi keberhasilan tersebut didesain dengan audio visual yang menarik, biasanya berdurasi antara 3 hingga 90 detik, yang secara strategis disebarluaskan di media sosial agar dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat.
Kampanye ini tidak hanya berhenti di media sosial. Mardigu mengungkapkan bahwa kementerian juga menjalin kerja sama dengan berbagai media massa untuk mempublikasikan konten yang memuat keberhasilan pemerintah, namun dibingkai sebagai berita daripada iklan.
Dana yang digelontorkan disebutkan mencapai miliaran rupiah, dengan tujuan utama untuk menjaga dan meningkatkan citra Jokowi di mata masyarakat. Selain itu, survei-survei yang diadakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi juga diduga telah dirancang sedemikian rupa sehingga menampilkan angka-angka yang lebih tinggi dari realitas, bahkan mencapai 85%.
Menurut Mardigu, pendekatan ini telah menuai banyak kritik dari masyarakat. Para netizen mencemooh tindakan tersebut, menyebutnya sebagai ‘pencucian otak’ yang jahat dan merusak objektivitas media massa. Kritik tersebut merujuk pada bagaimana media mengabaikan sisi-sisi negatif dari pemerintahan, seperti tingginya tingkat utang negara, meningkatnya jumlah UKM yang gulung tikar, dan berbagai masalah sosial lain yang kontras dengan narasi keberhasilan yang dipromosikan.
Salah satu aspek lain yang diangkat oleh Mardigu adalah adanya isu larangan pemberitaan mengenai topik tertentu yang dapat merusak citra Jokowi. Salah satu isu yang dilarang diberitakan adalah tentang “FufuFafa,” yang oleh netizen dianggap terkait dengan bisnis milik anak Jokowi, sekaligus Wakil Presiden terpilih.
Mardigu menyebutkan bahwa akun-akun tertentu di forum diskusi seperti Kaskus mengaitkan peran Gibran, putra Jokowi, dalam aktivitas yang menggunakan nama ‘FufuFafa’. Meskipun Gibran membantah keterkaitan tersebut, kontroversi ini tetap menjadi perbincangan yang menimbulkan pertanyaan tentang keterlibatan keluarga Jokowi dalam aktivitas ekonomi tertentu.
Mardigu juga mengkritik bahwa di balik kampanye pencitraan ini, ada berbagai persoalan yang telah diabaikan atau sengaja tidak diberitakan, seperti meningkatnya jumlah BUMN yang merugi, skandal korupsi yang semakin marak, dan berbagai isu yang meresahkan masyarakat seperti judi online dan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, permasalahan-permasalahan tersebut justru lebih signifikan dalam menggambarkan situasi negara dibandingkan dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur atau ekonomi yang kerap dijadikan bahan pencitraan.
Bagi Mardigu, kampanye ini adalah cerminan dari karakter seorang pemimpin yang merasa kehilangan perhatian menjelang akhir masa jabatan. Ia menilai bahwa ada unsur narsistik dalam diri Jokowi, di mana pencitraan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan simpati publik, namun tidak secara tulus mencerminkan kepedulian terhadap rakyat.
Melalui narasi yang diangkatnya, Mardigu mengkritik bahwa pencitraan ini lebih terlihat sebagai upaya untuk menutupi kelemahan serta masalah yang belum terselesaikan. Saat kekuasaan semakin mendekati batas akhirnya, ada kecenderungan bagi seorang pemimpin untuk meraih popularitas terakhir kalinya. Baginya, pekerjaan rumah besar di masa pemerintahan Jokowi seharusnya tidak diabaikan begitu saja, terlebih lagi ketika para calon penggantinya, seperti Prabowo, akan menerima ‘warisan’ masalah-masalah tersebut.
Narasi yang dibawa oleh Mardigu Wowiek mengundang diskusi di berbagai kalangan masyarakat tentang sejauh mana pencitraan pemerintah merepresentasikan realitas, dan seberapa besar dampak dari kampanye yang mengandalkan penggelontoran dana besar ini terhadap pemahaman masyarakat mengenai kinerja pemerintahan. Di sisi lain, masyarakat pun memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang objektif dan komprehensif, tanpa diselewengkan oleh narasi yang terlampau didramatisasi demi kepentingan citra semata. (c@kra)
