MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah wawancara eksklusif di Keadilan TV pada Kamis (07/11), Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia periode 2013-2014, memaparkan pandangannya terkait isu penting seputar pengelolaan teknologi informasi (IT) dan digitalisasi dalam pemerintahan saat ini. Ia menyebutkan beberapa ancaman serius yang perlu ditangani dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo, mulai dari potensi penyalahgunaan dana publik untuk pengadaan teknologi hingga pengaruh asing dalam sistem digital Indonesia.
Roy mengungkapkan pandangannya terkait kasus tangkap tangan terhadap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang terlibat dalam aktivitas judi online. Pernyataan ini tidak hanya menarik perhatian karena melibatkan pejabat negara, tetapi juga membuka gambaran luas mengenai kegagalan sistem dalam pemberantasan praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat.
Belasan pegawai Kominfo yang sebagian besar terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, diduga berperan sebagai ‘backing’ atau pelindung bagi judi online, yang secara terang-terangan melanggar hukum. Menurut Roy, hal ini menunjukkan bahwa para pelaku judi online tidak hanya beroperasi dengan bebas, tetapi juga mendapat perlindungan dari oknum yang memiliki akses dan kekuasaan di dalam kementerian tersebut.
Roy Suryo menyoroti kasus pembelian mesin “ICE”. Mesin ini dibeli dengan harga fantastis untuk mendeteksi situs-situs judi online, namun malah disalahgunakan. Mesin yang semestinya digunakan untuk mencegah ancaman seperti perjudian online justru, berpotensi memperkaya pihak tertentu dan bukan demi kepentingan publik. Roy Suryo menyebut situasi ini sebagai bentuk penyalahgunaan dana publik, yang menurutnya adalah indikasi korupsi yang mengkhawatirkan.
Selain itu, Roy mengemukakan bahwa kasus ini merupakan satu dari banyak potensi penyalahgunaan dana di kementerian. Ia menyoroti kurangnya perhatian dari partai politik dan institusi terkait dalam menangani isu ini secara tuntas, bahkan menyarankan perlunya investigasi lebih lanjut oleh anggota komisi 1 DPR yang tidak terlibat dalam proyek sebelumnya agar transparansi dapat terwujud.
Roy menyampaikan harapannya agar pemerintahan Prabowo mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan dalam penggunaan teknologi di Kementerian Kominfo dan lembaga lainnya. Ia berpendapat bahwa bersih-bersih dari Menteri Kominfo saat ini, Mutia Hafiz, harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Menurut Roy, tindakan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari potensi skandal yang bisa merugikan bangsa dalam jangka panjang.
Ia menyarankan agar penunjukan pejabat di sektor digital mempertimbangkan latar belakang ketegasan, seperti dari militer, untuk memastikan keamanan dan efisiensi sistem teknologi di pemerintahan. Terlebih lagi, Roy mendukung pengembangan pasukan siber di bawah naungan TNI sebagai langkah strategis untuk menghadapi ancaman digital masa depan, yang menurutnya kini menjadi ancaman sama besarnya dengan ancaman fisik dan militer konvensional.
Roy juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya integritas di kalangan pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Menurutnya, evaluasi yang jujur dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan apakah setiap institusi telah berfungsi sesuai tujuan dan memiliki semangat melayani masyarakat. Ia menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya berlaku di Kominfo, melainkan juga di kementerian lainnya, yang menurutnya seharusnya memiliki transparansi dalam menjalankan berbagai proyek nasional.
Roy menutup dengan harapan agar setiap pejabat, khususnya di bidang komunikasi dan digital, memiliki keberanian untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan, serta meningkatkan kualitas dan ketegasan dalam mempertahankan integritas lembaga. Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara militer dan sektor IT agar Indonesia memiliki kekuatan yang lebih solid dalam menghadap serangan siber dan ancaman teknologi dari luar negeri.
Mutia sebagai Menteri Kominfo baru diharapkan dapat memberikan perubahan positif, dengan tetap mengedepankan integritas, transparansi, serta ketegasan dalam penanganan situs bermasalah. Dukungan dari Presiden Prabowo dan kebijakan yang berpihak pada transparansi dan efektifitas penegakan hukum diharapkan bisa menjadi landasan yang kuat bagi kementerian dalam menjalankan tugasnya.
Ia menekankan pentingnya tindakan tegas, dukungan politik yang kuat, serta pembentukan pasukan siber untuk menjaga kedaulatan digital. Roy berharap agar pemerintahan Prabowo mampu merespons tantangan ini dengan kebijakan strategis dan kepemimpinan yang berani, sehingga pengelolaan teknologi di Indonesia tidak hanya menjadi lebih baik, tetapi juga menjadi aset utama dalam pertahanan nasional.(c@kra)
