MoneyTalk, Jakarta – Wawancara di kanal YouTube Rhenald Kasali dengan Mahfud MD berlanjut dengan membahas pemerintahan baru, khususnya dalam konteks tata kelola pejabat negara dan efektivitas kabinet baru. Pada Jumat, 8 November 2024, Mahfud juga menyoroti berbagai hal. Mulai dari gaya kepemimpinan Presiden Prabowo hingga permasalahan klasik soal studi banding luar negeri yang kerap dilakukan oleh pejabat pemerintah.
Melalui pandangannya yang kritis, Mahfud mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintah baru dengan fokus pada perbaikan nyata. Tak hanya itu, ia juga menyoroti penegakan hukum dan penghematan anggaran. Seperti melalui pembatasan perjalanan luar negeri pejabat, menurutnya merupakan langkah esensial untuk membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa.
Salah satu poin utama yang diangkat Mahfud adalah seringnya pejabat melakukan kunjungan ke luar negeri yang dinilainya kurang esensial dan cenderung membebani negara. Mahfud mengisahkan pengalamannya semasa menjabat sebagai anggota DPR, saat ia harus melakukan studi banding dalam rangka penyusunan undang-undang tentang pemilu.
Mahfud merasa, banyaknya perjalanan luar negeri oleh pejabat, bahkan oleh DPRD tingkat dua sekalipun, tidak membawa manfaat nyata bagi Indonesia dan justru menjadi beban anggaran. Ia mencontohkan, banyaknya diplomat yang harus repot menyambut dan memfasilitasi pejabat-pejabat ini di luar negeri, yang hampir setiap hari datang dengan tujuan yang dianggap kurang relevan.
Lebih jauh Mahfud menyoroti praktik pengiriman anggota DPR atau komisi untuk berkunjung ke luar negeri dalam rangka “studi banding” yang dilakukannya beberapa kali dalam setahun. Ia mempertanyakan urgensi dari perjalanan tersebut dan mengungkapkan bahwa studi banding yang dilakukan jarang sekali menghasilkan dampak yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
Menurutnya, apabila benar-benar ingin menghemat anggaran, pemerintah memiliki banyak peluang untuk mengurangi pengeluaran yang berlebihan ini.
“Jika kita tahu kebutuhan kita, kenapa harus pergi ke luar negeri?” katanya, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran melalui pemotongan kegiatan yang sebenarnya bisa digantikan dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada di dalam negeri.
Mahfud MD memberikan apresiasi pada beberapa poin dari pidato Presiden Prabowo yang ia anggap bernuansa demokratis dan progresif. Menurut Mahfud, Prabowo menyatakan komitmennya untuk memimpin Indonesia dengan bersih, adil, dan efisien. Mahfud menilai pidato Prabowo di acara GSN (Gelar Seni Nasional) sangat mendukung pemerintahan dan berisi ajakan untuk mengurangi segala bentuk kekuatan atau demonstrasi yang bersifat glamor serta tidak esensial bagi pembangunan bangsa.
Ia menekankan, dukungan kepada pemerintah sebaiknya tidak dalam bentuk kemewahan yang hanya menghabiskan anggaran, tetapi dalam bentuk partisipasi efektif yang berkontribusi nyata pada pembangunan.
Menariknya, Mahfud menyinggung, meskipun pidato Presiden Prabowo berisi banyak hal positif, ada kesan bahwa pesan tersebut sedikit berbeda ketika berada di Solo, di mana gaya dan isi pidato tampak lebih hati-hati. Mahfud menyebut ini adalah bentuk dari strategi komunikasi yang bijak, di mana seorang pemimpin harus tahu kapan dan bagaimana menyampaikan pesan kepada audiens yang berbeda.
Selain soal penghematan anggaran, Mahfud juga membahas soal restrukturisasi kabinet dan tantangan dalam menjalankan pemerintahan baru. Ia mengakui bahwa beberapa menteri masih berasal dari kabinet Presiden Jokowi dan ini dapat menimbulkan persepsi bahwa kabinet Prabowo adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Mahfud menduga bahwa Prabowo melakukan kompromi untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik di awal masa jabatan, sehingga masyarakat dapat menilai perubahan secara bertahap.
Selain itu Mahfud menyampaikan, restrukturisasi kabinet bukanlah hal yang mudah karena banyak kementerian baru yang harus menyesuaikan nomenklatur dan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, Kementerian Hukum dan HAM yang dipecah menjadi tiga badan baru.
Mahfud menjelaskan, tanpa dasar hukum yang tepat, alokasi anggaran dan penggajian bagi kementerian atau badan baru tersebut akan sulit dilakukan. Hal ini menciptakan tantangan tambahan bagi kabinet Prabowo yang harus mengatasi berbagai kendala birokrasi dalam upaya mereka melakukan perubahan yang efektif.
Mahfud MD juga menyoroti bahwa salah satu kunci kemajuan Indonesia terletak pada penegakan hukum yang adil dan transparan. Ia mengutip World Bank yang menyatakan bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan aset terbesar bagi negara, berkontribusi sebesar 44% pada stabilitas dan kesejahteraan bangsa. Menurut Mahfud, pemerintah perlu memprioritaskan reformasi hukum yang kuat untuk memastikan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat.
Mahfud berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bisa menciptakan iklim hukum yang kuat untuk memberantas korupsi serta memberdayakan sektor pendidikan. Salah satu langkah yang disarankan Mahfud adalah mencontoh keberhasilan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), yang didirikan oleh Kementerian Keuangan dengan anggaran sisa. Melalui pengelolaan yang efisien, LPDP telah menjadi pilar penting dalam peningkatan kapasitas SDM di Indonesia, sebuah inisiatif yang dapat dicontoh dalam bidang-bidang lain.
Dalam wawancara ini, Mahfud MD menunjukkan kritik sekaligus harapannya pada pemerintahan baru. Mahfud berpendapat bahwa dengan penataan ulang kebijakan, efisiensi anggaran, dan reformasi penegakan hukum, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik dan berdaulat. Mahfud juga menyerukan kepada masyarakat untuk turut mendukung pemerintah dalam mencapai visi ini, seraya tetap menjaga demokrasi dan terus mengawasi jalannya pemerintahan.
Dengan semua tantangan yang dihadapi oleh kabinet baru, wawancara ini memberikan perspektif penting tentang apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana peran semua pihak, mulai dari pejabat hingga masyarakat sipil, diperlukan untuk mendorong perubahan yang lebih baik di Indonesia.(c@kra)
