MoneyTalk, Jakarta – Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, membuat pernyataan mengejutkan terkait masa lalu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2005. Dalam pernyataan terbukanya, Beathor menyebut nama Paiman Rahardjo, seorang mantan pelaku usaha di kawasan pasar pojok Pramuka Salemba, sebagai salah satu dari tujuh orang inti dalam tim awal Jokowi.
Paiman, menurut Beathor, dikenal di kalangan pelaku bisnis pengetikan dan percetakan dokumen di pasar Pramuka. “Sekitar 10 tahun hidupnya dihabiskan di sana, bergaul dan menjadi tokoh di antara pelaku bisnis pengetikan, percetakan, dan dokumen palsu,” ujar Beathor dalam pernyataan tertulis yang beredar, Kamis (31/7).
Setelah berhenti dari aktivitas di Pramuka, Paiman dikabarkan sering mondar-mandir ke Solo dan membangun kedekatan dengan Jokowi. Hubungan itu kemudian berkembang menjadi kerja sama politik yang mengarah pada keterlibatan Paiman dalam pengurusan dokumen pencalonan Jokowi.
Beathor mengutip pernyataan mantan Ketua KPUD Solo, Eko Sulistiyo, yang mengungkapkan bahwa pada Pilkada 2005, dokumen kandidat hanya cukup berbentuk fotokopi legalisir. KPUD tidak melakukan verifikasi asal usul ijazah secara langsung ke institusi pendidikan seperti SMA atau universitas.
“Ini sangat memudahkan bagi orang seperti Paiman dan jaringan Pramuka,” kata Beathor.
Ironisnya, pada tahun 2015, pasar pojok Pramuka yang menjadi tempat aktivitas lama Paiman ditertibkan oleh Polda Metro Jaya. Sebanyak 23 orang pelaku pemalsuan dokumen ditangkap, delapan di antaranya divonis 2,5 tahun penjara. Dua nama yang disebut dekat dengan Paiman, yakni Aep dan Elmi, ikut terseret dalam kasus tersebut.
Menurut pengakuan mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, seluruh persiapan dokumen pendaftaran Jokowi ke KPUD tidak melibatkan struktur partai. Semuanya dilakukan oleh tim pribadi Jokowi yang diduga juga melibatkan Paiman.
“Saya menduga Paiman Raharjo ikut terlibat dalam mempersiapkan kekurangan dokumen Joko Widodo untuk mendaftar ke KPUD pada Pilkada Solo 2005 dan 2010,” tegas Beathor.
Yang tak kalah menarik, menurut Beathor, status Jokowi sebagai sarjana kehutanan UGM baru muncul secara resmi dalam berkas pencalonan saat dirinya maju di Pilgub DKI tahun 2012. “Ada perubahan dokumen yang signifikan dari berkas pencalonan tahun 2005 dan 2010,” ungkap Beathor.
Beathor menilai semestinya Jokowi melakukan ekspose publik atas dokumen pencalonannya usai menang Pilkada, namun hal itu tak pernah dilakukan. “Ini bukan sekadar dokumen, tapi soal integritas pemimpin,” pungkasnya.
