MoneyTalk, Jakarta – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan bahwa meski DPR dan partai politik di Indonesia dinilai buruk, pembubaran DPR bukanlah solusi. Hal ini disampaikan Mahfud dalam Podcast Terus Terang yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (26/08).
Mahfud menanggapi isu yang sempat muncul di publik tentang seruan pembubaran DPR menyusul kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat dan isu kenaikan tunjangan. Menurutnya, pembubaran DPR adalah langkah yang berisiko dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan partai yang jelek daripada tidak ada DPR dan tidak ada partai. Kalau tidak ada DPR, penguasa bisa sewenang-wenang,” tegas Mahfud.
Mahfud mengingatkan, sejarah Indonesia pernah mencatat Presiden Soekarno membubarkan DPR dan MPR melalui Dekrit Presiden. Saat itu, Bung Karno berargumen bahwa partai politik justru menjadi sumber perpecahan. Namun, langkah tersebut membuat kekuasaan terkonsentrasi di tangan eksekutif dan berujung pada praktik kesewenang-wenangan.
“Dulu Bung Karno sampai mengatakan mari kita kuburkan partai-partai, karena partai-partai inilah yang merusak. Setelah DPR dilumpuhkan, Bung Karno bisa membuat peraturan setingkat undang-undang tanpa persetujuan DPR. Itu akhirnya membuat kekuasaan disalahgunakan,” jelas Mahfud.
Ia menekankan, dalam negara demokrasi, DPR tetap menjadi instrumen konstitusi yang harus dijaga keberadaannya. Dengan DPR, betapapun buruknya, rakyat masih memiliki kesempatan untuk mengkritik dan mengganti wakilnya lewat pemilu.
Dalam podcast tersebut, Mahfud juga menyinggung soal gaji dan tunjangan anggota DPR yang disebut bisa mencapai lebih dari Rp230 juta per bulan, bahkan menurutnya bisa lebih besar lagi jika dihitung dengan berbagai fasilitas, uang reses, hingga perjalanan dinas.
“Menurut saya, kalau memang cuma Rp230 juta per bulan, itu kecil. Yang saya dengar justru miliaran per bulan. Bahkan dulu Krisdayanti pernah blak-blakan bilang lebih dari Rp2 miliar per bulan, lalu dibungkam,” ungkapnya.
Mahfud mengaku pernah terkejut ketika masih menjadi anggota DPR. Saat melaporkan harta kekayaan, ia mendapati rekeningnya melonjak karena berbagai tunjangan dan fasilitas yang masuk otomatis, meski dirinya tidak merasa mengambil secara langsung.
Mahfud mendorong DPR agar melakukan evaluasi diri, terutama dalam penggunaan anggaran. Ia menilai DPR memiliki fungsi anggaran yang bahkan lebih tinggi dibanding pemerintah, sehingga bisa memutuskan sendiri untuk memangkas pos-pos belanja yang berlebihan.
“Kalau DPR betul-betul mau introspeksi, panggil saja pemerintah. Katakan tunjangan ini tidak layak, mari kita potong demi efisiensi. Itu sangat bisa dilakukan,” ucapnya.
Mahfud juga mengingatkan pemerintah agar konsisten dengan kebijakan efisiensi yang dicanangkan Presiden. Sebab, di satu sisi anggaran untuk kementerian dipangkas, namun di sisi lain DPR justru mendapat tambahan fasilitas.
Mahfud meminta masyarakat tidak terjebak pada wacana emosional pembubaran DPR. Menurutnya, kritik dan kejengkelan publik sah-sah saja, tetapi harus diarahkan pada upaya memperbaiki kinerja lembaga, bukan menghapus instrumen konstitusi.
“Apapun keburukan DPR, lebih baik tetap ada. Jangan pernah berpikir untuk membubarkan DPR. Itu prinsip demokrasi,” tegasnya.
