MoneyTalk, Jakarta – Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol (Purn) Oegroseno kembali menyita perhatian publik lewat pernyataannya dalam Podcast Bikin Terang yang tayang di kanal resmi iNews, Sabtu (4/10). Dalam perbincangan yang hangat bersama pembawa acara Zilvia Iskandar, jenderal polisi berpangkat bintang tiga itu menyoroti keras lemahnya pelayanan publik di tubuh Polri dan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem pelaporan hingga perilaku aparat di lapangan.
“Sekarang ini masyarakat kalau kehilangan mobil bukan lapor polisi, tapi lapor ke media atau netizen. Karena kalau nggak viral, nggak ada keadilan,” sindir Oegroseno menohok.
Ia menilai, persepsi publik terhadap polisi saat ini sudah bergeser jauh dari makna sejati semboyan melindungi dan melayani. Banyak masyarakat justru takut datang ke kantor polisi karena citra aparat yang terkesan ribet, mahal, dan tidak solutif.
“Katanya kalau lapor kehilangan satu mobil, nanti malah hilang dua. Padahal masyarakat cuma ingin begitu datang ke kantor polisi diterima baik, kasusnya diproses cepat, dan selesai tanpa biaya tambahan,” ujarnya menirukan keluhan masyarakat.
Dalam podcast tersebut, Zilvia juga menyinggung kisah nyata seorang warga yang harus bolak-balik ke kantor polisi hingga lebih dari 100 kali selama empat tahun hanya untuk melaporkan kasus penipuan bernilai kecil. Total ongkos yang dikeluarkan bahkan tembus lebih dari Rp100 juta, namun kasusnya tak kunjung tuntas.
Oegroseno menilai akar masalahnya ada pada sistem penerimaan laporan yang tidak profesional. Ia menegaskan, seharusnya laporan masyarakat hanya diterima oleh perwira yang memiliki kemampuan komunikasi, empati, dan sertifikasi khusus.
“Menerima laporan itu bukan pekerjaan mudah. Harus ada dialog aktif, mendengarkan, menganalisis. Jadi bukan tugas seorang brigadir. Itu tugas perwira yang terlatih,” tegasnya.
Lebih jauh, Oegroseno menyoroti perlunya modernisasi sistem pelaporan berbasis teknologi. Ia mengusulkan agar setiap perwira bisa menerima laporan secara daring dari mana pun berada. Dengan begitu, laporan masyarakat bisa langsung ditangani cepat tanpa menunggu antrean panjang di kantor polisi.
“Dulu tahun 2013 kita sudah buat kerja sama dengan Telkom untuk sistem mirip 911 di Amerika. Polisi tinggal terima laporan, Telkom yang siapkan infrastruktur. Tapi begitu ganti Kapolri, kebijakannya dibatalkan. Ganti pimpinan, ganti selera,” ungkapnya mengkritik.
Oegroseno juga mengingatkan pentingnya konsistensi dan kesinambungan kebijakan dalam tubuh Polri. Ia menyayangkan setiap pergantian Kapolri selalu diikuti perubahan jargon, moto, dan program yang membuat anggota bingung.
“Kebijakan Polri jangan dibuat rumit. Dulu ada 3S senyum, sapa, salam sederhana tapi bermakna. Sekarang malah bingung, apa itu presisi, apa itu robot? Polisi di lapangan jadi nggak paham,” ujarnya disambut tawa ringan pembawa acara.
Dalam bagian akhir, Oegroseno menekankan bahwa reformasi Polri tidak bisa tergantung pada figur tunggal Kapolri, melainkan sistem yang berkelanjutan dan tim reformasi yang konsisten. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto benar-benar serius membentuk Tim Reformasi Polri yang independen dan berani melakukan perombakan.
“Presiden jangan sampai pusing karena gonta-ganti Kapolri tapi masalah tetap sama. Polri harus kembali ke asasnya: abdi utama nusa dan bangsa, bukan abdi kepentingan,” pungkasnya.
Dengan gaya lugas khasnya, Oegroseno juga sempat menyindir gaya hidup dan sikap sebagian pejabat polisi yang jauh dari semangat pengabdian. Ia menegaskan bahwa menjadi polisi bukanlah pekerjaan untuk mencari kekayaan, melainkan profesi pelayanan.
“Kalau mau hidup enak, jangan jadi polisi. Jadi pengusaha saja. Polisi itu pengabdian, bukan alat untuk cari untung,” ujarnya tegas.
Pernyataan Komjen (Purn) Oegroseno ini sontak viral dan ramai diperbincangkan publik. Banyak warganet menilai sosoknya sebagai suara nurani yang berani mengingatkan institusi yang dulu pernah ia pimpin agar kembali ke jati diri sejatinya: pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sumber ketakutan.
