MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, mengungkapkan bahwa para mahasiswa yang tergabung dalam forum diskusi tersebut mendadak menggelar “diskusi darurat” setelah menilai situasi nasional berada pada tingkat kegawatan tinggi. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Maklumat Darurat Perang terhadap apa yang mereka sebut sebagai kekuatan yang tengah membangun Negara Dalam Negara (NDN).
Dalam keterangan yang dirilis kepada media, Sutoyo memaparkan sejumlah poin hasil diskusi yang menilai adanya ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Mereka menyoroti keberadaan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di kawasan pesisir dan migas, tambang, maupun pelabuhan khusus. Menurut mereka, sebagian objek vital itu diduga kuat telah dikuasai perusahaan tambang asal Tiongkok tanpa kontrol negara.
“Tidak hanya bandara ilegal, tetapi PSN di 78 titik pesisir memiliki pelabuhan dan proyek tambang yang pada praktiknya berada dalam kendali perusahaan asing, terutama dari Tiongkok,” ujar Sutoyo kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).
Sutoyo menilai keberadaan PIK 1 dan proyek lanjutan PIK 2 hingga PIK 11 sebagai ancaman terbuka terhadap kedaulatan. Ia menyebut kawasan tersebut sebagai “negara dalam negara” yang berdiri di depan istana negara.
“Di luar Jawa, tanah adat Buton hingga wilayah tambang di Morowali telah dikuasai entitas asing. Bandara pertambangan Weda Bay dan penguasaan 20.000 hektare tanah Kesultanan Ternate Tidore adalah bukti nyata ancaman NDN,” katanya.
Sutoyo mendesak pemerintah mencabut Permenhub No. 36/2021 serta regulasi Kemenhub tahun 2025 yang menetapkan tiga bandara khusus menjadi bandara internasional, seperti Bandara Weda Bay, Bandara Khusus Morowali Industrial Park, dan Bandar Udara Sultan Syarief Kasim Setia Negara di Batam.
“Fasilitas itu harus dialihkan menjadi pangkalan TNI AU. Jika tidak, arus imigran ilegal dan barang terlarang dari Tiongkok akan makin tak terkendali,” tegasnya.
Ia itu juga meminta pemerintah mencabut SKB tiga kementerian tahun 2011, yang mereka klaim menjadi instrumen untuk memperkuat jejaring NDN.
Dalam pernyataan mengejutkan lainnya, Kajian Politik Merah Putih juga meminta Presiden Prabowo mencabut UU IKN serta UU DKJ, yang mereka tuduh sebagai bagian dari skenario para taipan asing.
“UU itu lahir untuk memperlancar agenda pendirian NDN, melemahkan Jakarta, dan mengalihkan pusat kendali negara,” kata Sutoyo.
Dengan berbagai temuan tersebut, kelompok mahasiswa dan analis Kajian Politik Merah Putih mendesak Presiden Prabowo segera mengambil langkah darurat perang.
“Jika Presiden lambat bertindak, maka rakyat Indonesia harus bangkit mengambil alih kekuasaan demi menyelamatkan negara. Ini bukan makar, karena kedaulatan ada di tangan rakyat,” tutupnya.
