MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menilai wacana “perang sampai titik darah penghabisan” dalam menyikapi reformasi kepolisian justru terkesan kekanak-kanakan dan menyesatkan. Menurutnya, dalam praktik ketatanegaraan dunia, pembubaran institusi kepolisian atau pemecatan massal aparat bukanlah hal tabu, bahkan kerap dilakukan sebagai langkah tegas membersihkan korupsi struktural.
“Tidak usah ada narasi banjir darah seolah negara akan runtuh. Itu lelucon anak kecil. Banyak negara membuktikan, ketika polisi rusak secara sistemik, pembubaran dan penataan ulang justru menjadi solusi,” kata Sutoyo dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).
Ia mencontohkan langkah Presiden Georgia Mikheil Saakashvili pada 2005 yang memecat 80–90 persen personel kepolisian, sekitar 25 ribu hingga 30 ribu orang, akibat korupsi akut yang telah menggerogoti institusi tersebut. Saakashvili kemudian merekrut personel baru, memberi pelatihan intensif, meningkatkan gaji hingga 20 kali lipat, serta memperbarui sistem dan perlengkapan kepolisian.
“Hasilnya konkret. Dulu warga Georgia malas berurusan dengan polisi karena identik dengan pemerasan dan penyiksaan. Setelah reformasi total, masyarakat justru datang sendiri ke polisi, kriminalitas turun drastis, dan ada zero tolerance terhadap penyiksaan,” tegasnya.
Sutoyo juga mengingatkan bahwa langkah tegas terhadap kepolisian dilakukan banyak kepala negara. Jacob Zuma, Presiden Afrika Selatan, memecat Kepala Kepolisian Jenderal Bheki Cele karena dugaan korupsi, bahkan turut memberhentikan dua menteri. Ollanta Humala di Peru memecat dua pertiga petinggi kepolisian, termasuk Kepala Kepolisian dan Kepala Satuan Pemberantasan Narkoba, demi memutus akar korupsi.
Langkah serupa dilakukan Presiden Guatemala Alvaro Colom, yang memecat Kepala Kepolisian dan Menteri Dalam Negeri akibat skandal suap narkoba, serta Presiden Rusia Vladimir Putin yang memberhentikan pejabat tinggi kepolisian Moskow karena menerima suap jutaan dolar AS.
“Ini bukti bahwa kepolisian bukan lembaga sakral yang tak bisa disentuh. Kalau rusak, ya dibongkar,” ujarnya.
Polri Dinilai Menyimpang dari Tupoksi
Di Indonesia, Sutoyo menilai kerusakan Polri berawal dari penempatan Polri langsung di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2022. Posisi tersebut, menurutnya, membuat Polri dipersenjatai berlebihan dan diberi kewenangan luas dengan imbalan loyalitas buta kepada Presiden.
“Di situlah petaka bermula. Polri berubah menjadi super body, menabrak siapa pun yang berseberangan dengan kekuasaan,” kata Sutoyo.
Padahal, tegasnya, dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, tugas Polri hanya tiga: penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.
Namun dalam praktiknya, Sutoyo menilai banyak oknum polisi justru menjadi pengaman proyek oligarki, bertindak sebagai bodyguard pengusaha, penjaga perampasan tanah, hingga berhadapan langsung dengan rakyat yang mempertahankan haknya.
“Ketika polisi bisa disuap lebih besar dari gaji negara, maka loyalitasnya berpindah. Bukan lagi ke rakyat, tapi ke pemilik modal,” ujarnya.
Akumulasi perilaku menyimpang tersebut, menurut Sutoyo, melahirkan stigma peyoratif terhadap institusi Polri yang tak terhindarkan. Kepercayaan publik runtuh karena masyarakat merasakan langsung penyimpangan peran dan fungsi kepolisian.
“Kalau mau mengubah stigma menjadi melioratif atau amelioratif, tidak cukup tambal sulam. Harus ada penataan ulang institusi secara menyeluruh,” tegasnya.
Sutoyo menekankan bahwa wacana pembubaran Polri bukan semata soal pembangkangan Kapolri terhadap Presiden terkait penempatan Polri di bawah kementerian, melainkan karena wajah Polri saat ini dinilai sudah jauh menyimpang dari mandat konstitusionalnya.
“Kesimpulannya jelas: Bubarkan dan tata ulang Polri. Kalau tidak, kerusakan akan semakin dalam dan benturan dengan rakyat akan terus terjadi,” pungkas Sutoyo.
