MoneyTalk, Jakarta – Aktivis nasional Nicho Silalahi menyuarakan kritik keras terhadap sikap pemerintah pusat yang hingga kini belum menetapkan rangkaian bencana besar di Sumatera sebagai Bencana Nasional, meskipun jumlah korban jiwa telah melampaui seribu orang dan terus bertambah.
Dalam pernyataannya yang ramai diperbincangkan publik, Nicho membandingkan respons negara terhadap Bencana Lombok pada 2018 dengan kondisi bencana yang saat ini melanda wilayah Sumatera.
“Pak @prabowo, bencana Lombok dengan korban 458 jiwa hanya terjadi di 1 dari 38 provinsi. Tapi bencana di Sumatera sudah menewaskan 1.053 orang, terdampak di 3 provinsi sekaligus, dan jumlah korban masih akan terus bertambah,” ujar Nicho, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, fakta tersebut seharusnya cukup menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk segera menaikkan status bencana Sumatera menjadi Bencana Nasional, sebagaimana yang pernah dilakukan pada kasus-kasus bencana besar sebelumnya.
Nicho menegaskan bahwa bencana yang melanda Sumatera bukan hanya persoalan jumlah korban jiwa, tetapi juga menyangkut luas wilayah terdampak, kerusakan infrastruktur, lumpuhnya aktivitas ekonomi, serta dampak sosial jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat.
Tiga provinsi terdampak disebut mengalami kondisi darurat yang hampir serupa: banjir besar, longsor, kerusakan jalan nasional, jembatan putus, hingga terisolasinya sejumlah desa. Ribuan warga terpaksa mengungsi dengan keterbatasan logistik dan layanan kesehatan.
“Ini bukan lagi bencana lokal. Ini bencana regional dengan dampak nasional. Kalau ini belum dianggap bencana nasional, lalu ukurannya apa?” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Nicho secara langsung menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra sebagai kekuatan politik utama pemerintahan saat ini. Ia mempertanyakan keberpihakan negara dalam menangani krisis kemanusiaan yang tengah terjadi di Pulau Sumatera.
“Apa kami harus bersuara lebih keras, bahkan sampai meneriakkan Sumatera merdeka, baru bencana ini ditetapkan sebagai Bencana Nasional?” ujar Nicho dengan nada kritis.
Pernyataan tersebut, menurut Nicho, bukanlah seruan separatisme, melainkan ekspresi kekecewaan mendalam terhadap negara yang dinilai lamban dan abai terhadap penderitaan rakyatnya.
Penetapan status Bencana Nasional bukan sekadar simbol administratif. Menurut para pemerhati kebencanaan, status ini akan membuka akses terhadap:
-Mobilisasi anggaran pusat yang lebih besar
-Keterlibatan lintas kementerian secara penuh
-Penguatan peran TNI–Polri dalam distribusi logistik
-Akselerasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
Tanpa status tersebut, penanganan bencana cenderung bergantung pada kemampuan daerah yang justru sedang lumpuh akibat bencana itu sendiri.
Nicho menekankan bahwa isu ini seharusnya ditempatkan di atas kepentingan politik. Menurutnya, negara wajib hadir tanpa diskriminasi wilayah.
“Korban bencana di Lombok, di Sumatera, di Papua, semua adalah rakyat Indonesia. Negara tidak boleh pilih-pilih dalam empati dan kebijakan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan pengambilan keputusan akan memperbesar risiko korban tambahan, baik akibat penyakit di pengungsian, kelaparan, maupun minimnya akses layanan medis.
Bagi Nicho, penanganan bencana Sumatera menjadi ujian moral dan kepemimpinan nasional. Cara pemerintah merespons tragedi ini akan menjadi penanda apakah negara benar-benar berpihak pada rakyat atau sekadar mengelola krisis secara administratif.
“Ini soal nyawa manusia, bukan soal citra politik. Jangan sampai sejarah mencatat negara terlambat hadir,” pungkasnya.
