MoneyTalk, Jakarta – Sebuah tragedi kemanusiaan kembali mengguncang nurani publik. Seorang anak sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), meregang nyawa diduga dengan cara gantung diri, hanya karena tak mampu membeli buku dan pena.
Peristiwa memilukan ini dimuat harian Kompas edisi 2 Februari 2026 dan mendapat sorotan luas, salah satunya dari Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, Selasa (4/2/2026).
Korban berinisial YBS (10), siswa kelas IV SD, ditemukan tergantung dengan seutas tali di dahan pohon cengkeh, tak jauh dari pondok tempat ia tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (29/1/2026) siang.
Yang membuat peristiwa ini semakin memilukan, YBS meninggalkan sepucuk surat tulisan tangan untuk ibunya. Surat tersebut ditulis dengan bahasa daerah setempat:
“Galo Mama mae Rita ee Mama. Mama Jao Galo mata, Mae woe Rita ne’e gae ngao ee malo Mama”
Yang berarti:
“Surat buat Mama Reti. Mama saya pergi dulu. Mama relakan saya pergi (meninggal), jangan menangis Mama.”
Penyidik memastikan surat tersebut ditulis oleh korban setelah mencocokkan tulisan tangan di surat dengan tulisan korban di beberapa buku tulis miliknya.
Sebelum kejadian, YBS sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena. Namun permintaan itu tak bisa dipenuhi karena kondisi ekonomi keluarga yang sangat terbatas. Kesulitan hidup membuat YBS tinggal bersama neneknya di sebuah pondok sederhana.
Pada pagi hari sebelum kejadian, sekitar pukul 08.00 WITA, dua warga setempat, Gregorius dan Rofina, sempat melihat korban duduk termenung di bale-bale di luar pondok. Mereka menanyakan alasan korban tidak masuk sekolah. Saat itu, YBS tampak murung dan pendiam.
Beberapa jam kemudian, anak itu ditemukan tak bernyawa.
Menurut Sutoyo Abadi, tragedi ini menjadi potret telanjang kegagalan negara dalam menjalankan amanat konstitusi, khususnya dalam melindungi hak hidup dan hak pendidikan anak.
“Bagaimana mungkin anak usia 10 tahun sudah memikul beban ekonomi sedemikian berat, hingga merasa harus ‘pergi’ agar tidak lagi membebani ibunya?” ujar Sutoyo.
Ia menilai ironi ini semakin menyakitkan ketika di saat yang sama publik setiap hari disuguhi berita korupsi bernilai triliunan rupiah, gaya hidup hedonis pejabat, hingga bantuan luar negeri bernilai fantastis.
“Di satu sisi negara dengan mudah mengucurkan triliunan rupiah, bahkan disebut membayar komitmen internasional hingga Rp1,7 triliun. Di sisi lain, seorang anak SD tak punya uang untuk membeli buku dan pena,” tegasnya.
Sutoyo juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan siap mati demi bangsa dan rakyat Indonesia. Menurutnya, tragedi YBS justru menunjukkan bahwa negara belum hadir untuk urusan paling dasar: menjaga agar anak-anak Indonesia bisa hidup dan bersekolah dengan layak.
“Ini bukan sekadar soal kemiskinan, tapi soal kegagalan sistemik. Hak hidup seorang anak tak boleh kalah oleh angka-angka triliunan di meja kekuasaan,” katanya.
Ia menegaskan, kasus YBS diduga bukan satu-satunya dan bisa jadi hanya puncak gunung es dari penderitaan serupa yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara.
“Jika negara terus abai, maka tragedi kemanusiaan seperti ini akan terus berulang—diam-diam, jauh dari pusat kekuasaan,” pungkas Sutoyo.
