MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menyoroti wacana pemerintah terkait rencana pemajakan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Menurutnya, ide tersebut merupakan langkah yang sangat berisiko dan dapat memicu persoalan diplomatik maupun ekonomi regional.
Melalui unggahan di media sosial X, Henri menyampaikan keprihatinannya terhadap beban berat yang saat ini harus ditanggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam mencari tambahan penerimaan negara untuk menutup kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kasihan Pak Menkeu Purbaya, beban cari uang tambahan untuk menutupi kebutuhan Anggaran Negara terlalu berat, hingga punya ide yang terlalu berisiko,” tulis Henri dalam unggahannya, Senin (27/4/2026).
Pernyataan itu merespons kabar mengenai penolakan keras dari Singapura dan Malaysia terhadap gagasan pemajakan kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Wacana tersebut dinilai sensitif karena menyangkut jalur pelayaran internasional yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan global.
Selat Malaka selama ini dikenal sebagai salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Ribuan kapal dagang internasional melintas setiap tahunnya untuk menghubungkan kawasan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Eropa. Karena statusnya sebagai jalur strategis internasional, kebijakan yang berkaitan dengan pungutan atau pajak terhadap kapal-kapal asing selalu menjadi isu yang sangat sensitif.
Henri menilai, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah memang nyata, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program strategis nasional. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa solusi fiskal tidak boleh dilakukan dengan langkah yang justru menimbulkan resistensi dari negara tetangga dan komunitas internasional.
Menurutnya, jika kebijakan tersebut dipaksakan tanpa kajian geopolitik dan hukum laut internasional yang matang, Indonesia justru bisa menghadapi tekanan diplomatik yang lebih besar. Hubungan dengan negara-negara ASEAN, khususnya Singapura dan Malaysia, berpotensi terganggu.
“Persoalan fiskal harus diselesaikan dengan kebijakan yang cermat, bukan dengan langkah yang bisa memicu ketegangan kawasan,” ujar pengamat komunikasi politik tersebut.
Ia juga menilai bahwa pemerintah perlu lebih fokus pada optimalisasi penerimaan negara dari sektor yang lebih realistis dan minim risiko konflik internasional, seperti reformasi perpajakan domestik, efisiensi belanja negara, pemberantasan kebocoran anggaran, serta penguatan sektor produktif nasional.
Wacana pemajakan kapal di Selat Malaka sebelumnya menuai perhatian luas karena dianggap menyentuh aspek kedaulatan, hukum laut internasional, dan kepentingan geopolitik regional. Banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut harus dipertimbangkan secara sangat hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaat fiskalnya.
Bagi Henri Subiakto, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya soal mencari tambahan pemasukan negara, tetapi juga menjaga stabilitas hubungan internasional dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara maritim yang strategis.
“Jangan sampai kebutuhan anggaran justru melahirkan kebijakan yang kontra-produktif bagi posisi Indonesia di kawasan,” tegasnya.
